PEMBELAJARAN mendalam (PM) sedang bergerak dari kebijakan menjadi praktik. Pada tahap ini, pertanyaan penting tidak hanya apakah konsepnya baik, tapi juga bagaimana ia menyebar dan diadopsi oleh para implementator. Di sinilah teori diffusion of innovations Everett M Rogers relevan digunakan. Rogers menjelaskan bahwa inovasi tidak pernah diterima semua orang pada saat yang sama. Kecepatan adopsi berbeda karena persepsi terhadap manfaat, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan diuji, dan keterlihatan hasil inovasi itu sendiri (Rogers, 2003).
Rogers membagi adopter menjadi lima kelompok. Innovators sekitar 2,5% adalah kelompok paling cepat mencoba hal baru. Early adopters 13,5% mengikuti dengan lebih selektif dan sering menjadi rujukan sosial bagi kelompok lain. Early majority 34% baru bergerak setelah melihat bukti bahwa inovasi masuk akal dan dapat bekerja. Late majority 34% cenderung lebih skeptis dan menunggu sampai inovasi menjadi praktik yang semakin umum. Adapun laggards sekitar 16% merupakan kelompok paling lambat; sebagian baru berubah ketika tekanan lingkungan kuat, bahkan sebagian dapat bertahan pada praktik lama (Rogers, 2003).
Proporsi ini tentu bukan hasil pengukuran implementator PM di Indonesia. Ia lebih tepat dipakai sebagai lensa analitis untuk memahami bahwa kecepatan adopsi kebijakan tidak mungkin seragam. Kategori tersebut juga bukan identitas permanen atau cap terhadap seseorang; ia terutama menggambarkan posisi relatif dalam waktu adopsi sebuah inovasi.
PENDEKATAN BERBEDA
PM layak dibaca sebagai inovasi karena ia menghendaki transformasi cara belajar: pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan; pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi; serta dukungan praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan, dan pemanfaatan digital (Kemendikdasmen, 2025). Dengan tuntutan perubahan sebesar itu, mustahil semua implementator bergerak dengan kecepatan yang sama.
Rogers juga mengingatkan bahwa inovasi lebih cepat diadopsi jika memiliki relative advantage, yaitu dipersepsi lebih baik daripada praktik sebelumnya; compatibility, yaitu sesuai dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan adopter; complexity yang rendah; trialability, yaitu dapat dicoba secara terbatas; serta observability, yakni hasilnya dapat dilihat. Istilah divisibility yang sering digunakan untuk menjelaskan inovasi yang dapat diterapkan sebagian demi sebagian pada hakikatnya dekat dengan gagasan trialability. Semakin mudah PM dicoba, disesuaikan, dan dibuktikan manfaatnya, semakin cepat pula proses adopsinya.
Implikasinya sangat strategis bagi kebijakan. Innovators jangan dibebani prosedur berlebihan. Mereka perlu ruang bereksperimen, melakukan prototipe, dan menghasilkan contoh praktik. Early adopters perlu diberi akses pada bukti, jejaring, dan ruang berbagi karena merekalah calon opinion leader yang dapat memberi legitimasi sosial kepada PM. Early majority tidak cukup diberi slogan; mereka membutuhkan model yang teruji, panduan yang jelas, contoh implementasi, pendampingan, dan bukti bahwa PM dapat memperbaiki kualitas pembelajaran.
Late majority memerlukan pendekatan berbeda lagi. Kelompok ini biasanya baru bergerak setelah ketidakpastian berkurang. Mereka membutuhkan praktik yang sederhana, risiko implementasi yang rendah, dukungan teknis yang dekat, serta bukti dari lingkungan yang mereka percaya. Adapun kelompok paling lambat tidak semestinya langsung dicap sebagai penolak perubahan. Bisa jadi mereka menghadapi keterbatasan sumber daya, pengalaman buruk terhadap perubahan sebelumnya, atau belum melihat keunggulan relatif PM. Kebijakan yang hanya memberi perintah justru dapat memperbesar resistensi.
KEBIJAKAN TERDIFERENSIASI
Karena itu, implementasi PM seharusnya tidak memakai filosofi ‘kaus kaki satu ukuran cocok untuk semua’. One size fits all mungkin praktis secara administratif, tetapi lemah secara teori perubahan. Kelompok dengan kesiapan berbeda memerlukan intervensi berbeda. Ada yang cukup diberi ruang, ada yang perlu diyakinkan dengan bukti, ada yang memerlukan pendampingan intensif, dan ada yang harus terlebih dahulu dibantu mengurangi kompleksitas serta risiko perubahan.
Kementerian dapat membangun kebijakan terdiferensiasi dengan memetakan kesiapan implementator, bukan sekadar kepatuhan administratif. Sekolah atau wilayah yang sudah menjadi innovators dan early adopters dapat dijadikan laboratorium praktik dan pusat demonstrasi. Kelompok early majority dapat diperkuat melalui replikasi praktik yang telah terbukti. Late majority memerlukan pendampingan lebih sistematis. Sementara kelompok yang paling lambat perlu didiagnosis penyebabnya: apakah masalahnya persepsi manfaat, kompatibilitas, kerumitan, sumber daya, atau kepercayaan.
PM akan gagal menjadi transformasi jika keberhasilannya hanya diukur dari seberapa cepat istilahnya dikenal. Difusi inovasi menuntut lebih dari sosialisasi; ia menuntut perubahan keyakinan, praktik, dan pengalaman. Tantangan kementerian bukan membuat semua implementator bergerak serempak, melainkan membuat setiap kelompok bergerak maju dari posisi awalnya. Bila kebijakan mampu membaca variasi kesiapan itu, PM tidak berhenti sebagai kebijakan pusat, tetapi benar-benar berdifusi menjadi budaya pembelajaran.