PERDANA Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pertamanya pada Kamis (17/9) untuk menjaga stabilitas pemerintahan menjelang sidang parlemen luar biasa yang diagendakan berlangsung pada 5 Oktober mendatang.
Pada reshuffle tersebut, delapan nama dipertahankan, tujuh merupakan wajah baru, dan tiga lainnya adalah menteri yang kembali menjabat. Sejumlah nama yang dipertahankan merupakan menteri-menteri utama yang bertugas di bidang keuangan, diplomasi, dan pertahanan.
Para menteri itu di antaranya Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara, Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi, Menteri Keuangan Satsuki Katayama, Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi, Menteri Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Minoru Kiuchi, serta Menteri Ketahanan Ekonomi Kimi Onoda.
“Kabinet yang telah diperbarui ini adalah kabinet yang penuh tekad, tantangan, dan tindakan nyata… Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan kami,” ujar perdana menteri perempuan pertama di Jepang tersebut.
Sementara itu, Yoshimasa Hayashi dicopot dari posisinya sebagai Menteri Dalam Negeri dan digantikan oleh Hisayuki Fujii – seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat Liberal (LDP), partai yang dipimpin oleh Takaichi dan menjadi partai penguasa di Jepang saat ini.
Hayashi sebelumnya dikenal sebagai tangan kanan mantan PM Fumio Kishida dan diprediksi menjadi pesaing kuat Takaichi dalam bursa pemilihan ketua LDP tahun depan. Meskipun demikian, upaya politik untuk menyaingi sang perdana menteri dinilai masih cukup sulit dilakukan mengingat dua rivalnya yang lain, yaitu Motegi dan Koizumi, masih dipertahankan di kabinet. Namun, Takaichi menyatakan bahwa perombakan itu “sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilihan pimpinan” partai tahun depan.
Ia menekankan bahwa dirinya hanya mempertahankan para menteri yang diperlukan untuk menjamin “keberlanjutan” pemerintahan serta menunjuk mereka yang berkinerja baik di daerah pemilihan masing-masing sebagai menteri baru.
Sementara itu, ia tidak memberikan komentar mengenai pemberhentian Hayashi dari kabinetnya. Takaichi juga berjanji untuk mempercepat upaya guna mewujudkan ekonomi yang kuat melalui kebijakan fiskal yang “bertanggung jawab dan proaktif”, serta meninjau tiga dokumen keamanan utama pemerintah sebelum akhir tahun.
Sejumlah nama baru dalam kabinet hasil reshuffle kali ini antara lain Hiroshi Nakatsuka yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Japan Innovation Party (JIP) — partai yang berbasis di Osaka dan beraliansi dengan LDP sejak Oktober 2025.
Ia merupakan menteri pertama dari partai tersebut dan saat ini dipercaya untuk mengurus reformasi regulasi dan administrasi, serta kebijakan terkait anak-anak. Takaichi mengatakan bahwa bergabungnya Nakatsuka ke dalam kabinet merupakan “simbol dimulainya fase baru bagi pemerintahan koalisi LDP-JIP.”
Wajah baru lainnya adalah Hiroyoshi Sasagawa yang ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan serta Tatsunori Ibayashi yang menduduki jabatan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata.
Namun, PM Takaichi juga mengambil langkah kontroversial dengan mengangkat Yoshihiro Seki sebagai Menteri Pendidikan dan Kazuo Yana sebagai Menteri Pertanian. Keduanya sempat dijatuhi sanksi oleh LDP akibat skandal penggelapan dana politik pada akhir 2023. Dukungan terhadap Kabinet Takaichi bertahan di angka sekitar 50% dalam beberapa bulan terakhir, setelah sebelumnya sempat berada di kisaran 70%.
Sebelum melakukan reshuffle kabinet, Takaichi juga merombak jajaran pimpinan partainya pada Rabu (16/9), dengan tetap mempertahankan tokoh-tokoh kunci seperti Wakil Presiden LDP Taro Aso – yang juga merupakan mantan perdana menteri Jepang periode 2008-2009 – serta Sekretaris Jenderal LDP Shunichi Suzuki.
Usai perombakan tersebut, pemerintahan Takaichi dan LDP akan bersiap menghadapi sidang luar biasa parlemen yang dijadwalkan membahas rencana penurunan pajak konsumen untuk makanan dan minuman dari 8% menjadi 1% selama dua tahun mulai April 2027.
Agenda lain yang mungkin dibahas adalah rancangan undang-undang (RUU) reformasi politik yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kursi di majelis rendah. RUU tersebut ditunda pembahasannya pada sidang parlemen sebelumnya karena mengundang kontroversi dan memicu kritik keras dari partai-partai oposisi.
Pada Jumat (18/9), Takaichi diperkirakan akan menunjuk pejabat baru untuk posisi wakil menteri senior dan wakil menteri parlementer di berbagai kementerian pemerintah. (Ant/P-3)