Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui program Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, program tersebut telah memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas kepada lebih dari 44 ribu anak pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Kepala Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos) Devi Deliani mengatakan, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menghambat anak dalam memperoleh pendidikan.
“Pemerintah memastikan lebih dari 44 ribu anak dari keluarga miskin jenjang SD, SMP, hingga SMA kembali mendapat akses pendidikan berkualitas secara gratis, sehingga kemiskinan orang tua tidak lagi menjadi penghalang masa depan anak,” kata Devi di Jakarta, Sabtu (19/9).
Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan dan pemberdayaan. Pemerintah berupaya memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Perluasan Jangkauan Wilayah
Hingga kini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 wilayah. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun pertama yang mencakup 166 titik dengan lebih dari 14.700 peserta didik. Perluasan tersebut ditujukan untuk menjangkau lebih banyak anak yang sebelumnya belum memperoleh akses pendidikan secara memadai.
Dalam pelaksanaannya, peserta didik Sekolah Rakyat ditetapkan berdasarkan nama dan alamat yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mekanisme tersebut digunakan untuk memastikan penerima manfaat sesuai dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Sehingga bantuan negara sampai tepat pada anak yang benar-benar membutuhkan, bukan sekedar angka di atas kertas,” ujarnya.
Pembangunan Sarana Permanen
Selain memperluas cakupan peserta didik, pemerintah juga membangun sarana pendidikan permanen. Sebanyak 93 gedung Sekolah Rakyat permanen telah selesai dibangun dan mulai digunakan secara bertahap sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026.
Kehadiran gedung permanen tersebut diharapkan memperkuat kualitas layanan pendidikan sekaligus menyediakan fasilitas belajar yang memadai bagi peserta didik dari keluarga prasejahtera.
Pemerintah selanjutnya menargetkan layanan Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih dari 150 ribu siswa pada 2027. Dalam jangka panjang, pemerintah juga menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki sedikitnya satu gedung Sekolah Rakyat permanen dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa. (H-2)