OMBUDSMAN Republik Indonesia melakukan respons cepat untuk mengkaji antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Bali yang berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata dan perekonomian daerah. Langkah ini dilakukan dengan meminta perwakilan Ombudsman di Bali menelusuri kondisi pelayanan dan pasokan BBM di lapangan.
Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengatakan, Bali menjadi perhatian khusus karena sektor pariwisata memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah. Karena itu, gangguan pelayanan BBM perlu segera ditindaklanjuti untuk mengetahui dampaknya terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
“Di Bali, per hari ini tadi, kami sudah memerintahkan perwakilan Bali melakukan Respons Cepat Ombudsman atau kita singkat sebagai RCO, dan mungkin akan segera ada laporan ke kami, karena bagaimanapun Bali adalah kota wisata yang harus kita jaga,” kata Abdul Ghoffar saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (14/10).
Meski demikian, Ombudsman belum menghitung potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali. Dampak terhadap kegiatan pariwisata maupun operasional usaha masyarakat juga masih memerlukan pendalaman.
Abdul Ghoffar menjelaskan, respons cepat merupakan mekanisme Ombudsman untuk menindaklanjuti persoalan pelayanan publik yang membutuhkan penanganan segera. Melalui mekanisme tersebut, laporan dari perwakilan Bali akan menjadi bahan untuk menelusuri permasalahan secara lebih menyeluruh.
Ombudsman Selidiki Penyebab Antrean BBM di Bali
Ombudsman belum menetapkan penyebab utama antrean BBM di Bali. Lembaga tersebut masih membutuhkan hasil investigasi untuk memastikan faktor yang memicu gangguan pelayanan dan mengetahui dampaknya terhadap masyarakat.
“Dengan kondisi yang demikian, Ombudsman memiliki mekanisme yang paling cepat yang kita sebut sebagai RCU itu. Untuk nanti lebih dalamnya terkait dengan penyebab-penyebabnya, tentunya itu akan kami laporkan bila-bila setelah investigasi atau IAPS itu akan selesai, itu khususnya di Bali,” ujarnya.
Selain memantau kondisi di Bali, Ombudsman berencana melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah wilayah untuk menelusuri persoalan distribusi BBM. Pemeriksaan tersebut juga mencakup laporan mengenai keterlambatan kedatangan kapal tanker yang diduga berdampak pada pasokan BBM di beberapa daerah.
Sebelumnya, Ombudsman telah menerima informasi awal tentang gangguan pelayanan BBM di sejumlah provinsi. Berdasarkan pemantauan hingga 13 Oktober 2026, lembaga tersebut mengelompokkan kondisi di berbagai daerah sesuai dengan tingkat permasalahan yang ditemukan.
Hasil respons cepat dan investigasi nantinya diharapkan dapat mengungkap penyebab gangguan distribusi BBM, mengukur dampaknya terhadap masyarakat, serta menjadi landasan penyusunan rekomendasi perbaikan pelayanan publik.
Evaluasi tersebut menjadi penting, terutama bagi daerah yang perekonomiannya bergantung pada sektor pariwisata seperti Bali. Kepastian pasokan dan kelancaran distribusi BBM diperlukan untuk mendukung mobilitas masyarakat, kegiatan usaha, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah. (Ant/E-4)