Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa pemerintah mulai melakukan monitoring serentak terhadap operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai hari ini, Kamis (15/10). Langkah pengawasan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama delapan hari pertama untuk memastikan kesiapan infrastruktur distribusi pangan di tingkat desa.
“Tanggal 15 (Oktober) ada monitoring serentak. Selama 8 hari ini akan ngecek terus, apa yang belum apa yang sudah,” ujar Zulkifli usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).
Kolaborasi Lintas Sektoral hingga TNI
Pengecekan di lapangan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara masif, mulai dari jajaran kementerian, pemerintah daerah, hingga unsur TNI. Zulkifli menjelaskan bahwa pembagian tugas telah dilakukan, termasuk koordinasi dengan Panglima TNI atas arahan Presiden.
“Wakil menteri kita sudah bagi tugas. Yang agak jauh, kita sudah berkirim surat ke Pak Panglima atas arahan Bapak Presiden, nanti Pangdam juga ngecek. Kemudian gubernur ngecek, bupati ngecek,” jelasnya.
Tujuan utama dari monitoring ini adalah untuk mengidentifikasi kendala operasional sejak dini. Zulkifli menyadari bahwa pada tahap awal pasti akan ditemukan berbagai hambatan teknis, seperti keterlambatan distribusi pupuk, yang memerlukan bantuan langsung dari kepala daerah.
Posko Pelaporan 24 Jam
Untuk mendukung kelancaran program, pemerintah telah menyediakan posko pelaporan Koperasi Merah Putih yang akan memantau seluruh laporan operasional selama satu bulan pertama. Posko ini dipimpin oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama kementerian terkait lainnya.
“Ada posko yang dipimpin Pak Ferry dan kementerian-kementerian lain sampai 24 jam. Nanti stafnya untuk meneruskan kalau sudah ada hal yang mendesak untuk ditindaklanjuti. Saya tiap sore akan dapat laporan, yang tidak bisa ditembus, saya akan turun tangan,” tegas Menko Pangan.
Target 35.000 Koperasi hingga Akhir Tahun
Pemerintah menargetkan sebanyak 35.000 koperasi desa dapat beroperasi penuh hingga akhir tahun ini. Saat ini, tercatat hampir 29.000 koperasi yang sudah siap beroperasi secara teknis.
Dari jumlah tersebut, sekitar 8.000 koperasi sedang dalam tahap pelengkapan komoditas. Koperasi-koperasi ini diproyeksikan menjadi infrastruktur utama pemerintah dalam menyalurkan barang-barang subsidi kepada masyarakat.
“Ada pupuk subsidi, gula, minyak goreng, gas LPG, hingga beras dari Bulog SPHP subsidi. Ini adalah infrastruktur pemerintah untuk memastikan barang-barang subsidi sampai ke tangan yang tepat,” pungkas Zulkifli.