KETEGANGAN di Timur Tengah memasuki babak baru setelah Iran secara resmi menyerahkan 14 poin usulan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Dokumen tersebut dilaporkan telah diserahkan kepada Pakistan sebagai mediator pada 30 April lalu.
Mengutip laporan kantor berita IRNA dan Tasnim, usulan Teheran mencakup tuntutan krusial, mulai dari ganti rugi perang hingga penetapan “mekanisme pelayaran baru” di Selat Hormuz. Iran mendesak agar seluruh isu diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari demi mencapai perdamaian permanen, menolak usulan AS yang menginginkan gencatan senjata selama dua bulan.
Tuntutan Utama Teheran
Dalam dokumen tersebut, Iran menekankan beberapa poin fundamental sebagai syarat penghentian konflik:
- Pembayaran ganti rugi atas dampak serangan militer.
- Jaminan tertulis bahwa agresi militer tidak akan terulang kembali.
- Penarikan mundur seluruh pasukan AS dari wilayah di sekitar perbatasan Iran.
- Pencairan aset Iran di luar negeri dan penghapusan sanksi ekonomi secara menyeluruh.
- Pengakhiran blokade pelabuhan dan pemberlakuan aturan baru di Selat Hormuz.
Konflik ini memuncak setelah serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari lalu yang menelan korban jiwa lebih dari 3.000 orang. Meski gencatan senjata telah diumumkan sejak 8 April, situasi di lapangan tetap tegang seiring dimulainya blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran.
Pertaruhan di Selat Hormuz
Poin mengenai “mekanisme pelayaran baru” di Selat Hormuz menjadi sorotan dunia internasional. Sebagai jalur vital perdagangan energi global, perubahan aturan di wilayah ini diprediksi akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan harga minyak dunia.
Hingga saat ini, negosiasi di Islamabad, Pakistan, masih menemui jalan buntu. Para mediator internasional terus berupaya menjembatani perbedaan tajam antara keinginan Iran untuk penyelesaian total dalam 30 hari dengan strategi AS yang cenderung memilih perpanjangan gencatan senjata bertahap.
Kondisi di pelabuhan-pelabuhan Iran kini dilaporkan dalam pengawasan ketat akibat blokade AS, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai upaya menekan Teheran agar melunakkan tuntutannya dalam meja perundingan. (H-4)