WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa peringatan Hari Buku Nasional setiap 17 Mei harus menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi total ekosistem literasi di Indonesia. Menurutnya, kemampuan literasi bukan sekadar hobi, melainkan fondasi utama bagi kemajuan peradaban dan kedaulatan bangsa.
“Kemampuan literasi masyarakat yang baik merupakan salah satu penanda bahwa suatu bangsa itu memiliki peradaban yang maju,” ujar Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/5).
Data Literasi 2025: Alarm Bagi Bangsa
Meski diperingati setiap tahun sejak 2002, kondisi literasi di tanah air justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari berbagai sumber otoritatif, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam minat dan kemampuan baca:
- Penurunan Indeks: Indeks kegemaran membaca masyarakat merosot tajam dari 72,44 pada 2024 menjadi 54,80 pada 2025 (Data Perpusnas/BPS).
- Durasi Baca: Rata-rata orang Indonesia hanya membaca 129 jam per tahun, tertinggal jauh dari India (352 jam) dan Amerika Serikat (357 jam).
- Krisis Kognitif: Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menunjukkan kemampuan inferensial siswa hanya 43,21% dan kemampuan evaluasi teks baru mencapai 45,32%.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai rendahnya kemampuan inferensial—yakni kecakapan menarik kesimpulan dan berpikir kritis—adalah ancaman nyata. “Tantangan kita bukan lagi sekadar memberantas buta aksara, tetapi menciptakan masyarakat yang mampu berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi,” tegasnya.
Gen Z: Secercah Harapan di Tengah Krisis
Di balik data yang memprihatinkan, muncul anomali positif dari generasi muda. Survei GoodStats semester II 2025 mencatat aktivitas membaca Generasi Z mencapai 26%, angka ini lebih tinggi dibandingkan generasi Milenial (20%) dan Gen X (18%).
Anggota Komisi X DPR RI ini mendesak agar tren positif di kalangan Gen Z ini didukung dengan kebijakan yang konkret. Ia mengusulkan empat langkah strategis:
- Revitalisasi Komunitas: Mendorong komunitas baca berbasis digital dan fisik sebagai ruang budaya literasi yang hidup.
- Reformasi Pendidikan: Mengubah orientasi tugas sekolah dari sekadar membaca menjadi aktivitas berpikir kritis dan analisis.
- Aksesibilitas: Memastikan perpustakaan daerah memiliki koleksi buku fisik dan digital yang lengkap dan mutakhir.
- Intervensi Ekonomi: Menurunkan harga buku melalui penghapusan pajak buku dan pemberian keringanan harga kertas.
Sebagai Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Rerie berharap kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat menjadikan literasi sebagai gerakan nasional yang terukur.
“Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi melalui kemampuan literasinya, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa,” pungkasnya.
Catatan: Hari Buku Nasional dicetuskan pertama kali pada 17 Mei 2002 oleh Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fadjar, bertepatan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada tahun 1980.