PEMUTARAN film dokumenter bertajuk Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi polemik. Pasalnya Pesta Babi memunculkan perbedaan sikap antara pemerintah dan militer dalam merespons film yang mengkritik proyek pembangunan di Tanah papua.
Polemik itu mencuat setelah terjadi pembubaran dan pelarangan nonton bareng (nobar) film “Pesta Babi” di sejumlah daerah mulai dari yang berlokasi dikampus dan beberapa tempat lainnya.
Terkait polemik tersebut, Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang Bidang Indonesia Timur Natan Kuwan meresponsnya dengan sangat tegas. Natan mengatakan bahwa pelarangan pemutaran film pesta babi sama saja dengan berniat jahat menutupi ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di tanah papua.
“Semua hal tentang Papua tidak boleh di tutup tutupi, mulailah bertindak adil untuk Papua jangan hanya kekayaan dan keindahan yang terus menurus di tampilkan, hal rusak seperti ini pun harus di tayangkan agar semua mata terbuka soal Papua”. Lanjut Natan.
Selain itu Natan juga menyoroti oknum yang membubarkan nobar film pesta Babi untuk membuka alasan rasional terkait pembubaran yang dilakukan.
“Oknum militer yang bubarkan film ini harus di periksa. Apa motif, kewenangan bahkan kepentingan dia melakukan pembubaran karena jika memang hanya bersumber dari inisiatif jelas ini merugikan pemerintahan yang semakin di tuduh rezim subversif padahal pembubaran itu murni inisiatif oknum militer”.
“Jadi mari anak muda sekalian untuk ramai-ramai kita menonton film yang sangat spesial di tahun ini, Pesta Babi”. Tutup Natan
Sejalan dengan itu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan pelarangan pemutaran film dokumenter tersebut.
Menurut Yusril, pola tersebut menunjukkan bahwa pembubaran atau penghentian nobar film bukan merupakan arahan pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat. (Cah/P-3)