ANGGOTA DPR Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyarankan agar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menunjukkan ijazah aslinya kepada masyarakat saat melakukan safari politik ke daerah.
Menurutnya, polemik ijazah Jokowi masih menjadi pertanyaan masyarakat di sejumlah daerah, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menilai, blusukan Jokowi bisa menjadi momentum untuk menjawab langsung keraguan publik tersebut.
“Di NTT banyak orang yang ini, bertanya gitu, pas saya pulang ‘eh bapak bener tidak nih ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu?’ Sebetulnya Pak Jokowi (jika blusukan) ke sana, tentu (masyarakat bisa) tanya sendiri langsung,” kata Andreas saat acara Bimtek PDIP di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5).
NTT menjadi salah satu dari tiga provinsi yang dijadwalkan masuk agenda kunjungan Jokowi mulai akhir Juni mendatang. Selain NTT, Jokowi juga dijadwalkan mengunjungi Lampung dan Sumatera Barat.
Meski Jokowi kembali turun ke daerah, Andreas menegaskan PDIP tidak merasa khawatir terhadap pengaruh politik mantan presiden tersebut. Ia menilai partainya tetap kuat secara elektoral.
“Apa yang dikhawatirkan? Wong waktu dia Presiden aja kita menang kok,” ujarnya.
Senada dengan Andreas, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi, Djarot Saiful Hidayat, juga meminta agar polemik ijazah Jokowi segera diakhiri dengan menunjukkan dokumen asli kepada publik.
“Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazahnya,” kata Djarot.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan tersebut memperlihatkan masih adanya intensi politik PDIP terhadap Jokowi. Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia itu, hubungan panjang Jokowi dengan PDIP membuat setiap isu terkait Jokowi hampir selalu direspons partai tersebut.
“Ketika bicara tentang Jokowi pasti turut dikaitkan dengan PDIP karena kebersamaan mereka cukup panjang, mulai dari saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden dua periode,” kata Adi dalam pernyataannya Minggu (31/5).
Adi menilai pecah kongsi politik antara Jokowi dan PDIP membuat dinamika hubungan keduanya sulit dipisahkan dari saling sindir maupun saling merespons di ruang publik.
“Ini salah satu realitas politik hari ini. Ketika bicara Jokowi, ada PDIP yang merespons, dan pasti juga ada PSI yang kemudian selalu memberikan pembelaan atau pasang badan kepada Jokowi,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mengungkapkan Jokowi akan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk bertemu masyarakat, relawan, dan pengurus PSI.
“Bahwa beliau akan berkunjung, menyambangi, mereka yang pernah bersinggungan dengan Pak Jokowi di berbagai wilayah, termasuk menyempatkan agendanya mengunjungi DPD-DPD PSI, memberikan motivasi semangat,” pungkasnya. (Dev/P-3)