Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) membantah kabar yang menyebut infrastruktur kamera pengawas (CCTV) milik pemerintah daerah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) tidak aktif saat aksi demonstrasi berlangsung pada Jumat (12/6).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan bahwa CCTV dalam kondisi prima, berfungsi optimal, sehingga tetap berjalan normal untuk mendukung aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat di titik vital ibu kota tersebut.
“Kami pastikan operasional CCTV Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan normal dan digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah, termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” ujar Marulina Dewi dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (13/6).
Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons atas pemberitaan media massa yang menyebutkan sejumlah CCTV di kawasan Bundaran HI tidak dapat diakses oleh masyarakat pada Jumat (12/6). Marulina menjelaskan bahwa kendala tersebut tidak terjadi pada sistem internal pemerintah, melainkan pada platform digital milik pihak ketiga.
Ia menekankan bahwa kanal-kanal yang mengalami gangguan tersebut bukan merupakan bagian dari sistem resmi yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta,” ucapnya.
Marulina menambahkan bahwa ketersediaan data, kelancaran arus streaming, hingga gangguan teknis yang terjadi pada situs-situs pihak ketiga sepenuhnya berada di luar kendali dan pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, masalah pada platform eksternal tersebut sama sekali tidak mencerminkan kondisi fungsionalitas perangkat di lapangan. CCTV milik Pemprov DKI dipastikan tetap merekam dan memantau situasi di kawasan Bundaran HI secara real-time tanpa kendala teknis.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pengawasan wilayah tetap terjaga, terutama di area dengan mobilitas tinggi seperti Bundaran HI, guna memberikan rasa aman bagi warga Jakarta dan mendukung kinerja aparat penegak hukum dalam pemantauan wilayah. (Ant/E-3)