SEBANYAK 11 negara mengecam keras tindakan Israel yang menyerang flotlla bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Para menteri luar negeri dari Turki, Banglades, Brasil, Kolombia, Yordania, Libia, Malaysia, Maladewa, Pakistan, Afrika Selatan, dan Spanyol menyebut aksi tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.
Dalam pernyataan bersama pada 30 April, para menteri menyoroti bahwa flotila bertajuk Global Sumud Flotilla merupakan inisiatif sipil yang bertujuan menarik perhatian dunia terhadap krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. Mereka menegaskan bahwa intersepsi kapal serta penahanan aktivis kemanusiaan di perairan internasional merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.
“Pencegatan kapal dan penahanan aktivis kemanusiaan di perairan internasional merupakan pelanggaran hukum internasional yang jelas,” tegas para menteri dalam pernyataan bersama tersebut, seperti dilansir media Turki Daily Sabah, Jumat (1/5).
Para menteri juga menyampaikan kekhawatiran mendalam atas keselamatan para aktivis sipil yang ditahan. Mereka mendesak otoritas Israel untuk segera membebaskan seluruh aktivis tersebut.
Selain itu, komunitas internasional diminta untuk menjalankan tanggung jawab moral dan hukum dengan melindungi warga sipil, menjaga supremasi hukum internasional, serta memastikan adanya akuntabilitas atas setiap pelanggaran.
Flotlla tersebut digambarkan sebagai upaya damai untuk menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang kian memprihatinkan dan telah menarik perhatian global. Namun, pasukan Israel dilaporkan mengepung kapal-kapal tersebut lebih dari 600 mil laut dari Jalur Gaza, tepatnya di dekat Pulau Kreta, dan menahan lebih dari 200 aktivis di dalamnya.
Flotlla yang membawa bantuan kemanusiaan itu bertujuan menembus blokade Israel serta membuka jalur kemanusiaan melalui laut. Sebelumnya, media Israel melaporkan bahwa negara tersebut tengah bersiap mencegat rombongan kapal yang terdiri dari sekitar 100 kapal dengan hampir 1.000 aktivis dari berbagai negara.
Israel sendiri telah memberlakukan blokade terhadap Jalur Gaza sejak 2007. Situasi ini memperparah kondisi kemanusiaan, dengan sekitar 1,5 juta warga Palestina kehilangan tempat tinggal dari total populasi sekitar 2,4 juta jiwa akibat konflik yang berkepanjangan. (B-3)