BADAN Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menegaskan komitmennya mendorong pembangunan Papua melalui empat pilar utama, yakni Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Damai, dengan memastikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Koordinator BP3OKP Pdt. Alberth Yoku mengatakan pembangunan Papua harus dilaksanakan dengan menghormati hak ulayat dan kearifan lokal serta melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi.
“Pembangunan Papua harus menghormati hak ulayat dan kearifan lokal. Melalui program Papua Produktif, kami melibatkan para pemimpin adat dan kelompok usaha lokal, seperti nelayan dan petani, sebagai mitra strategis dalam mengelola potensi ekonomi daerah,” kata Alberth Yoku dalam seminar bertema “Membangun Ekonomi dan Budaya Papua Melalui Penguatan Peran Kla/Marga Sebagai Aktor Pembangunan” di Auditorium Bahtiar Effendy Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (30/7).
Seminar tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat Papua untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan dihadiri secara langsung oleh Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jakarta dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta dilaksanakan secara hibrida dengan partisipasi Anggota DPR Papua Tengah Jhon Gobai dan lebih dari 150 peserta dari berbagai kelompok masyarakat produktif di Papua.
Peserta yang mengikuti secara daring berasal dari Pokja Papua Produktif BPP Papua, Kelompok Nelayan KONEPA, Kelompok Rumput Laut Ramaidori, serta jejaring BP3OKP di empat kabupaten.
Dalam seminar tersebut, para narasumber menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan Papua melalui implementasi Otonomi Khusus, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, pengembangan sumber daya manusia, dan pendekatan kebudayaan.
Sementara itu, kelompok ekonomi masyarakat menyambut positif upaya penguatan program Papua Produktif. Dalam sesi diskusi, peserta dari Pokja Papua Produktif, Kelompok Nelayan KONEPA, dan Kelompok Rumput Laut Ramaidori menyatakan komitmen untuk mengembangkan produk unggulan daerah apabila didukung ekosistem usaha yang terintegrasi.
Peserta juga menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain percepatan pembangunan ekosistem hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan, revitalisasi infrastruktur pasar, peningkatan akses informasi perdagangan, penguatan konektivitas logistik, hingga penyediaan pelabuhan khusus untuk mendukung distribusi produk lokal.
Selain itu, masyarakat berharap pemerintah terus memperkuat fasilitasi yang responsif, adil, dan proporsional agar biaya distribusi dapat ditekan, akses pasar semakin luas, serta produk unggulan Papua mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Menurut Alberth, sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku usaha menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi ekonomi Papua sehingga masyarakat adat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui seminar tersebut, berbagai masukan masyarakat diharapkan menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan pembangunan Papua agar pelaksanaan program pemerintah semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat adat dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus memperkuat ruang dialog, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Papua yang damai, maju, dan berkelanjutan melalui penguatan ekonomi masyarakat adat. (Cah/P-3)