KASUS keracunan massal yang diduga berasal dari makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang mendapat perhatian serius dari politikus Partai NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo. Mantan Bupati Batang yang kini menjabat sebagai Anggota Komisi VII DPR RI tersebut meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan pemantauan pada Kamis (24/9), Yoyok Riyo Sudibyo mengunjungi para korban keracunan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalisari Batang. Dalam kunjungan tersebut, ia tampak berbaur dengan warga, berbincang, serta memberikan dukungan mental kepada para pasien yang tengah menjalani perawatan.
Yoyok mengaku prihatin atas musibah yang mengakibatkan sejumlah warga harus dilarikan ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Ia menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum perbaikan bagi seluruh pihak terkait.
“Kejadian dugaan keracunan MBG di Batang harus menjadi bahan evaluasi, bukan hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi pengelola SPPG dan pemerintah pusat. Tujuan utama MBG harus tetap dikembalikan pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah,” ujar Yoyok, Kamis (24/9).
Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Hulu-Hilir
Yoyok menjelaskan bahwa kehadirannya menemui pasien merupakan bagian dari tugas pengawasan sebagai wakil rakyat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, hingga puskesmas yang telah bergerak cepat menangani para korban.
Namun, ia menekankan bahwa persoalan MBG tidak boleh hanya dilihat dari sisi penanganan pasca-kejadian. Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi sistemik dari hulu hingga hilir untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Saya apresiasi kerja dari Presiden yang berniat memberikan gizi kepada generasi dini dan anak sekolah. Namun, pelaksanaan di tingkat bawah perlu dipertanyakan, terutama jika target pemenuhan gizi justru beriringan dengan kepentingan margin atau bisnis,” tegasnya.
Soroti Kapasitas Produksi SPPG
Salah satu poin krusial yang disoroti Yoyok adalah kapasitas produksi makanan di satu titik SPPG. Diketahui, satu SPPG dapat melayani hingga sekitar 2.600 porsi dalam satu waktu. Menurutnya, volume sebesar itu berdampak signifikan pada proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.
“Kapasitas tersebut perlu dikaji secara serius. Pemerintah perlu memiliki ukuran yang jelas mengenai kapasitas ideal sebuah SPPG agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga,” imbuhnya.
Ia membandingkan program serupa di negara lain seperti Korea, India, dan Brasil yang telah berhasil menjalankan pemberian makanan sekolah. Untuk itu, ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menerapkan sistem evaluasi yang lebih ketat.
“Saya kira Mas Daryono (Kepala BGN) harus mulai memberikan punishment and reward yang jelas kepada seluruh SPPG di bawah Badan Gizi Nasional. Penghentian sementara atau hold saja tidak cukup jika ditemukan persoalan serius,” kata Yoyok.
Terkait aspek hukum, Yoyok menyatakan hal tersebut harus tetap diserahkan kepada pihak berwenang berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang valid. (AS/E-4)