PEMIMPIN Hamas mengesampingkan kemungkinan adanya perubahan kebijakan dari pemilihan umum (pemilu) mendatang di Israel. Dalam wawancaranya pada Sabtu, ia menilai para politisi Israel hanya memanfaatkan penderitaan rakyat Gaza demi kepentingan kampanye.
“Apakah orang ini atau itu yang berkuasa, atau partai ini atau lainnya, rakyat kami telah menderita di tangan semua partai Israel,” ujar Khalil al-Hayya kepada stasiun TV Qatar, Al-Araby.
“Kami secara tegas menolak membiarkan darah, penderitaan, dan perjuangan rakyat Palestina dijadikan bahan bakar untuk pemilu Israel. Yang terpenting bagi kami adalah rakyat kami mencapai tujuan, aspirasi, dan hak-hak sah mereka,” tegasnya.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini tengah menghadapi persaingan ketat untuk mempertahankan kekuasaannya dalam pemilu yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang. Menjelang pemungutan suara, Netanyahu menegaskan tidak akan menarik pasukan dari Gaza dan menolak inisiatif perdamaian yang diprakarsai AS, di mana Hamas menyatakan bersedia menyerahkan senjata, sebuah janji yang disikapi dengan skeptis oleh Israel.
Jajak pendapat menunjukkan pesaing terberat Netanyahu adalah Gadi Eisenkot, mantan kepala militer yang sempat menjabat di kabinet perang Netanyahu namun belakangan menuduhnya gagal secara strategis.
Pemilu ini merupakan yang pertama sejak serangan mematikan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.221 orang dan menyebabkan 251 orang diseret sebagai sandera ke Gaza. Serangan balasan Israel sejak saat itu telah memaksa hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi, merusak atau menghancurkan sebagian besar bangunan, dan menewaskan lebih dari 73.900 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas dan datanya dinilai andal oleh PBB.
Siap Dialog dengan Mahmoud Abbas dan Penataan Nasional
Di sisi lain, Otoritas Palestina berencana menggelar pemilu legislatif pada 28 November, pemilu pertama dalam dua dekade terakhir, meskipun banyak pihak meragukan pelaksanaannya. Hamas memenangkan pemilu terakhir pada 2006 dengan mengalahkan Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas. Sejak saat itu, Abbas yang kini berusia 90 tahun memerintah lewat dekrit dari Tepi Barat, sementara Hamas mengambil alih kendali Gaza.
Terkait hal tersebut, Hayya menyatakan kesiapan kelompoknya untuk melakukan konsolidasi nasional.
“Kami siap untuk duduk bersama Presiden Abbas guna meletakkan dasar-dasar program nasional dan mencapai persatuan yang sejati,” kata Hayya. “Jika pemilu Palestina ditunda, langkah itu harus menjadi pintu masuk untuk membenahi internal Palestina.”
Hamas juga telah menjajaki aliansi dengan Mohammed Dahlan, mantan tokoh Fatah kelahiran Gaza yang menjadi lawan bicara Amerika Serikat terkait rencana perdamaian. “Jika terjadi penundaan, aliansi akan tetap utuh dan terbuka untuk semua orang, bertujuan untuk membentuk front nasional yang bersatu,” tambah Hayya.
Kendati demikian, belum kepastian apakah Hamas dapat berpartisipasi dalam pemilu tersebut, mengingat Abbas mensyaratkan seluruh kandidat untuk menerima platform Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang telah mengakui hak berdiri Israel sejak Perjanjian Oslo 1993.
Di ranah regional, Hayya menyebut Hamas telah menawarkan diri menjadi mediator antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman, yang telah meningkatkan serangan terhadap kerajaan tersebut sejak Juli. “Saya berharap penawaran ini dapat diterima. Hamas setia kepada rakyat ini, yang merupakan basis kami,” pungkasnya. (BBC/Z-2)