NAMA Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendadak menjadi sorotan publik. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tanggap Tangan (OTT) di lingkungan kantor pusat BNPB diduga kuat berkaitan dengan penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran DSP.
Mengingat perannya yang amat krusial bagi keselamatan masyarakat saat krisis, bagaimana sebenarnya aturan, dasar hukum, hingga besaran dana darurat bencana ini? Berikut rangkuman komprehensifnya.
Apa Itu Dana Siap Pakai (DSP) BNPB?
Dana Siap Pakai (DSP) BNPB adalah dana yang selalu tersedia (on-call) dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana. Berbeda dengan alokasi APBN reguler yang membutuhkan mekanisme birokrasi dan pencairan panjang, DSP didesain memiliki fleksibilitas tinggi agar penanganan darurat di lapangan tidak terhambat oleh urusan administratif.
DSP BNPB adalah anggaran cadangan pemerintah yang siap diakses kapan saja khusus untuk membiayai penanganan darurat bencana mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi darurat menuju pemulihan.
Dasar Hukum dan Aturan Penggunaan Dana Siap Pakai
Pengelolaan dan penyaluran DSP tidak dilakukan sembarangan. Pemerintah mengaturnya secara ketat melalui sejumlah regulasi:
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 62 mengamanatkan penyediaan dana siap pakai dalam anggaran BNPB untuk respons cepat tanggap darurat.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
Syarat dan Ketentuan Aktivasi DSP
DSP baru dapat dicairkan dan digunakan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
- Adanya Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh pimpinan daerah (Bupati/Wali Kota/Gubernur) atau Presiden.
- Adanya Penetapan Status Keadaan Tertentu.
- Terdapat pertimbangan risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
Contoh Penggunaan Dana Siap Pakai di Lapangan
DSP difokuskan untuk tindakan penyelamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar penyintas bencana. Contoh konkret penggunaan DSP meliputi:
- Pencarian dan Evakuasi Korban: Operasi SAR, pemenuhan BBM untuk helikopter atau alat berat.
- Kebutuhan Logistik & Pangan: Pengadaan makanan siap saji, dapur umum, dan air bersih.
- Kesehatan & Sanitasi: Obat-obatan habis pakai, tenda darurat, posko medis, dan hygiene kit.
- Hunian Sementara (Huntara): Tenda pengungsian atau sewa peralatan darurat.
- Operasi Khusus Kebencanaan: Penanganan Karhutla (pemadaman darat/udara) atau Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Dari total pagu anggaran BNPB tahun ini yang mencapai sekitar Rp5,7 triliun, pemerintah mengalokasikan porsi khusus Dana Siap Pakai sebesar Rp950 miliar.
Besaran DSP ini bersifat dinamis. Mengingat skala bencana alam tidak dapat diprediksi secara tepat, BNPB diberi ruang untuk mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) jika eskalasi bencana meningkat di berbagai daerah.
Mekanisme fleksibilitas DSP yang minim hambatan birokrasi ini sayangnya rentan dicelah oleh oknum. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK menyeret sejumlah pihak internal BNPB dan pihak swasta atas dugaan suap atau gratifikasi pengadaan barang dan jasa yang didanai melalui DSP kebencanaan.
Kasus ini menegaskan pentingnya memperketat pengawasan internal (auditing) dan transparansi sistem e-katalog kebencanaan, agar dana krisis kemanusiaan benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak bencana tanpa dipotong praktik korupsi. (E-4)