Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencatat ada 28.301 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang sudah selesai pembangunan fisik. Meski sudah berdiri, terdapat KDKMP yang harus menyelesaikan dokumen, dan persyaratan lainnya.
Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop Ruli Nurdina Sari mengatakan, pihaknya pun mencatat sebanyak 685 KDKMP yang belum memulai pembangunan fisik, dan 7.334 sedang tahap pembangunan.
“Jadi ada yang 40% (pembangunan), 70% hingga 90%. Tapi belum dihitung ke dalam 28.000 yang 100%,” kata Ruli di acara The Jurnal Berita Financial & Regional Economic Forum di Auditorium Kemenkop, Jakarta, Kamis (15/10).
Kemudian, kata Ruli, dari 83 ribu KDKMP yang sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB), pihaknya mencatat ada volume transaksi sebanyak 85.126, dengan nilai Rp 208,5 miliar. Selain itu, untuk simpanan pokok KDKMP tercatat sebesar Rp 29 miliar, simpanan wajib Rp 11 miliar.
“Memang sudah ada KDKMP yang sudah berjalan, tapi memang belum rata,” ujar Ruli.
Dari sisi skema bisnis, kata Ruli, badan usaha milik desa (Bumdes) tetap menjadi sarana logistik produk yang dihasilkan. Dan, KDKMP menyediakan sarana pengantaran logistik, serta tempat untuk menjual produk Bumdes tersebut.
Lalu, kata Ruli, KDKMP juga bisa menjadi salah satu wadah pembiayaan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya. “Untuk koperasi yang sudah ada juga dapat menjual produknya di KDKMP. Lalu dia juga bisa jadi kakak asuh, buat yang sudah sukses, koperasi yang sudah ada, tidak boleh merasa tersaingi. Justru mengajarkan ke KDKMP untuk didampingi,” kata Ruli.
Dengan kehadiran KDKMP, kata Ruli, pihaknya berharap target pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun 2027 dapat tercapai.”KDKMP ke depan akan menjadi penggerak ekosistem daerah. Untuk ekonomi, untuk kolaborasi, kemitraan, dan lain-lain,” ujarnya.