Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Juga banyak mendapat laporan mengenai kondisi karhutla yang semakin parah dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Pada Senin (12/10) lalu, Irma mengunjungi dalam rangka kerja reses ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang menjadi salah satu daerah terdampak Karhutla. Irma berangkat bersama perwakilan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Di Banjarmasin udara masih berasap, meski sudah sedikit mereda. Pada saat rapat dengan Pemda di sana, saya sudah menyampaikan kepada Kemenkes untuk segera membatu masyarakat yang terdampak Karhutla parah,” kata Irma Suryani pada Jumat (16/10).
Irma juga mendapat laporan dari masyarakat di Kalimantan Tengah yang menjadi daerah cukup parah terkena dampak karhutla. Asap pekat karhutla menyebabkan langit di sejumlah wilayah di Kalteng menguning.
“Hari ini saya dapat laporan dari masyarakat Kalimantan Tengah, udara di sana sudah sangat mengkhawatirkan. Udara sudah mulai tampak menguning dan pasti sangat berbahaya bagi masyarakat,” tuturnya.
Kondisi asap karhutla yang menyelimuti wilayah Kalteng hingga membuat langit menjadi menguning banyak dibagikan warga terdampak di media sosial. Langit menguning yang dipenuhi asap karhutla itu disebut menyebabkan banyak warga sakit pernapasan.
Selain kesulitan bernapas, warga terdampak juga mengaku merasakan matanya pedih akibat paparan asap Karhutla parah yang menyelimuti lingkungan tempat tinggal mereka.
“Masyarakat terdampak harus segera didampingi kesehatannya. Karena dampaknya bukan saja ISPA, tapi juga sakit mata dan penyakit lainya,” jelas Irma.
Berdasarkan data terbaru dari Kemenkes per 13 Oktober 2026, jumlah kumulatif kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat karhutla mencapai 283.270 kasus yang tersebar di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi.
Dari jumlah tersebut, 219.559 kasus dialami penduduk berusia di atas 5 tahun, sedangkan 63.711 kasus terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun. Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan jumlah kasus ISPA tertinggi, yakni 74.636 kasus. Posisi berikutnya ditempati Sumatra Selatan dengan 74.458 kasus.
Selain peningkatan kasus ISPA, karhutla juga berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah. Dari laporan terbaru, kualitas udara di 12 kabupaten/kota terdampak masuk kategori berbahaya. Wilayah tersebut tersebar di 6 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, 1 di Kalimantan Selatan, 2 di Jambi, 2 di Sulawesi Selatan, dan 1 di Riau.
Asap karhutla sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung berbagai polutan, termasuk partikel halus PM2.5, karbon dioksida, nitrogen dioksida, serta senyawa organik beracun. Paparan polutan tersebut dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan.
Untuk itu, Irma kembali meminta pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) karhutla di beberapa wilayah dengan kondisi paling parah, termasuk Kalteng.
“Hari ini saya minta Kemenkes untuk menetapkan wilayah Kalteng sebagai wilayah KLB karhutla. Saya juga sudah meminta Kemenkes menambah SDM kesehatan dan obat-obatan di wilayah terdampak Karhutla yang kondisinya sangat parah,” kata Irma.
Lebih lanjut, Irma meminta pemerintah memetakan wilayah dengan warga yang terus terpapar asap karhutla.
“Tentunya dengan menyediakan pertolongan sejak awal, dan menjaga kesinambungan perawatan bagi mereka yang kondisinya memburuk,” ujar Irma.
Anggota Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR ini juga mendorong Kemenkes bersama dinas kesehatan daerah terdampak untuk menghubungkan informasi kualitas udara dengan
kesiapan pelayanan. Menurut Irma, wilayah dengan paparan tinggi perlu memperoleh penguatan tenaga, persediaan medis, dan kemampuan rujukan berdasarkan kebutuhan penduduk.
“Warga perlu mengetahui langkah perlindungan yang sesuai dan tempat memperoleh pertolongan. Pelayanan kesehatan harus siap mengikuti perubahan keadaan, termasuk ketika paparan asap Karhutla yang berlangsung berkepanjangan,” kata Irma.
Irma juga menekankan pentingnya perhatian khusus bagi bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta warga dengan penyakit pernapasan atau kondisi kesehatan lain yang meningkatkan kerentanan.
Apalagi banyak masyarakat di daerah terdampak yang telah menyuarakan keluhan keras karena parahnya kondisi asap Karhutla. Tak sedikit yang menunjukkan keadaan anak-anak mereka yang mengalami sesak napas sehingga memerlukan bantuan tambahan.
“Pemerintah perlu melakukan penjangkauan melalui fasilitas kesehatan dan layanan berbasis masyarakat agar kebutuhan pertolongan dapat dikenali lebih cepat,” ujar Irma.
“Pemerintah juga perlu menyiapkan tempat dengan udara lebih bersih bagi korban Karhutla atau warga yang sulit mengurangi paparan asap di lingkungan tempat tinggal mereka,” kata politisi Nasdem itu.
Menurut Irma, kelayakan fasilitas tersebut perlu dinilai oleh pihak yang kompeten, termasuk kapasitas, kualitas udara di dalam ruangan, dan kemudahan akses kelompok rentan. Pemerintah juga diminta memberi panduan kesehatan yang jelas mengenai aktivitas luar ruang, penggunaan perlindungan yang sesuai, dan tanda yang memerlukan pemeriksaan.
“Informasi harus diperbarui berdasarkan keadaan setempat serta disampaikan melalui saluran yang dapat dijangkau masyarakat,” ujar Irma.
Di sisi lain, Irma menyoroti mengenai perlindungan bagi pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan. Irma menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemberi kerja perlu menilai risiko paparan dan memastikan penyesuaian kerja serta perlindungan sesuai kondisi.
“Karhutla yang berkepanjangan ini bukan hanya menyebabkan dampak lingkungan dan kesehatan saja, tapi juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan di daerah terdampak,” ucap Legislator dari Dapil Sumatera Selatan II itu.
“Pemerintah harus mengatasi persoalan Karhutla ini dengan sungguh-sungguh, cepat, dan secara terpadu,” kata Irma.