PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta membuka Balai Kota bagi masyarakat melalui program Namu Balai Kota atau City Hall Experience.
Program yang digelar setiap dua minggu sekali sepanjang 2026 itu ditujukan untuk mendekatkan pusat pemerintahan dengan warga, sekaligus menyediakan ruang bagi komunitas untuk berkegiatan dan mengakses layanan publik.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Balai Kota harus menjadi ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat, bukan semata-mata tempat penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui program tersebut, warga dapat mengenal lebih dekat aktivitas pemerintah sekaligus menikmati beragam kegiatan seni, budaya, dan komunitas.
“Yang pasti, Namu Balai Kota ini dibuat untuk mendekatkan Balai Kota dengan warganya. Semoga Namu Balai Kota ini dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan antara pemerintah daerah dengan warganya,” kata Rano, Sabtu (17/10).
Menurut Rano, program tersebut telah diuji coba pada 3 Oktober lalu. Uji coba itu menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan sebelum kegiatan dilanjutkan secara berkala.
Pemprov DKI menyiapkan beragam aktivitas, mulai dari permainan tradisional, kuliner, pertunjukan seni, hingga kegiatan komunitas. Ruang di Balai Kota juga dapat dimanfaatkan untuk pemutaran film.
Selain itu, lokasi tersebut direncanakan menjadi tempat pengenalan kalender kegiatan Jakarta menjelang perayaan lima abad pada 2027.
Rano mengatakan, frekuensi pelaksanaan Namu Balai Kota pada tahun depan akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi. Pemprov DKI akan melihat kebutuhan masyarakat dan efektivitas program sebelum memutuskan apakah kegiatan perlu digelar lebih sering.
“Yang pasti kita evaluasi, apa kekurangannya. Tapi saya bersyukur, bukan hanya Balai Kota, tapi semua instansi terlibat,” ujarnya.
Selain kegiatan publik, program ini menghadirkan layanan dari sejumlah instansi, termasuk pelayanan paspor dari imigrasi, Samsat, perizinan, dan Bank Jakarta.
Menurut Rano, keterlibatan berbagai instansi membuat masyarakat dapat memanfaatkan kunjungan ke Balai Kota untuk mengakses sejumlah layanan dalam satu lokasi.
Melalui Namu Balai Kota, Pemprov DKI berupaya memperluas fungsi Balai Kota sebagai ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Evaluasi berkala akan menjadi penentu pengembangan program tersebut, termasuk kemungkinan peningkatan frekuensi kegiatan pada 2027. (H-2)