MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014–2016, Sudirman Said, memberikan peringatan keras terkait kondisi ketahanan energi Indonesia yang kian rentan akibat konflik di Timur Tengah. Ia menyebut ketergantungan impor minyak yang mencapai lebih dari satu juta barel per hari menjadi beban berat bagi stabilitas ekonomi nasional.
Sudirman memaparkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tiga ketidakpastian utama, yakni harga, ketersediaan suplai, dan jalur logistik. Kondisi ini diperparah dengan tekanan terhadap mata uang rupiah akibat tingginya belanja valas untuk impor migas.
“Untuk impor, kita harus belanja valas sehari senilai USD100 juta. Itu angka minimalnya,” ujar Sudirman dalam diskusi di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2026),
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total impor migas Indonesia pada 2025 mencapai 55,33 juta ton dengan nilai USD32,77 miliar. Dengan harga minyak Brent yang kini bertahan di kisaran USD111 per barel, belanja harian Indonesia telah melampaui USD100 juta.
Dampaknya, pada 29 April 2026, nilai tukar rupiah merosot ke rekor terendah sepanjang masa di angka Rp17.326 per USD1. Kombinasi kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah ini menciptakan tekanan ganda bagi struktur biaya energi dalam negeri.
Meski faktor eksternal sangat menekan, Sudirman menekankan bahwa ancaman terbesar keamanan energi justru datang dari dalam negeri. Ia menunjuk tiga aspek fundamental sebagai biang kerok utama, yakni pola pikir jangka pendek (short-termism), dominasi politik dan kebijakan populis, serta onflik kepentingan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha yang dilakukan secara terang-terangan.
“Tiga biang kerok itulah yang membuat kita selalu gagal dalam mengelola urusan-urusan fundamental dan berdimensi jangka panjang. Mulai dari eksplorasi migas, riset, hingga transisi energi. Semuanya mangkrak,” kata Rektor Universitas Harkat Negeri tersebut.
Sudirman juga menyoroti inkonsistensi pemerintah dalam kebijakan transisi energi. Menurutnya, isu transisi energi hanya ramai diperbincangkan saat harga minyak ekstrem tinggi, namun pemerintah cenderung kembali pada mode business as usual saat harga kembali normal.
Ia mengingatkan bahwa selama produksi domestik tidak meningkat signifikan, Indonesia akan terus rentan terhadap gejolak global. “Pertanyaan krusial saat ini bukanlah ‘bagaimana kita bertahan melewati krisis’, melainkan ‘mengapa kita selalu saja tidak siap ketika krisis datang’,” pungkasnya. (H-2)