TRANSPARANSI dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan integritas perusahaan di tengah meningkatnya tuntutan terhadap praktik governans keberlanjutan. Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Annual Report Award (ARA) 2025 yang diselenggarakan Komite Nasional Kebijakan Governans di Jakarta, dengan tema Raising the Bar on Sustainability Governance: Transparency as the Foundation of Trust, Senin (11/5).
Dalam forum tersebut, perusahaan didorong tidak hanya menunjukkan kinerja finansial, tetapi juga membangun sistem governans yang kredibel, akuntabel, dan berintegritas guna menciptakan nilai jangka panjang serta menjaga kepercayaan publik dan investor.
Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governans (KNKG) Mardiasmo menegaskan, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menunjukkan kualitas governans perusahaan secara substantif, bukan sekadar dokumen kepatuhan administratif.
“Transparansi yang berintegritas merupakan fondasi kepercayaan. Perusahaan perlu menunjukkan keberlanjutan telah terinternalisasi dalam strategi bisnis, pengelolaan risiko, pengukuran kinerja, hingga proses pengambilan keputusan perusahaan,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (11/5).
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menekankan, transformasi keberlanjutan merupakan bagian penting dalam memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi nasional.
Ia menyampaikan keterbukaan informasi yang kredibel dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan investor, menjaga stabilitas pasar, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, governans keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai inisiatif corporate social responsibility (CSR) semata, tetapi sebagai bagian dari strategi korporasi dan ketahanan ekonomi nasional.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Kemendagri Agus Fatoni menyoroti pentingnya penguatan governans keberlanjutan di lingkungan badan usaha milik daerah (BUMD). Menurutnya, kepala daerah selaku pemegang saham bersama direksi dan dewan komisaris BUMD perlu memastikan integrasi keberlanjutan ke dalam model bisnis dan pengelolaan perusahaan daerah agar BUMD mampu menjadi katalisator pembangunan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan terpercaya.
Ketua Dewan Juri ARA 2025 Lindawati Gani menjelaskan, ARA 2025 memberikan perhatian lebih besar terhadap kualitas pengungkapan substantif terkait governans keberlanjutan, integritas pelaporan, efektivitas pengawasan, serta kesiapan implementasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK 1 dan PSPK 2 yang mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2). Ia menekankan laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan perlu menunjukkan keterkaitan yang autentik antara strategi, budaya perusahaan, manajemen risiko, KPI, pengendalian internal, assurance, dan penciptaan nilai jangka panjang.
Sebagai bagian dari transfer best practices, PT Bukit Asam dan PT Bank Jatim berbagi pengalaman mengenai implementasi governans keberlanjutan di sektor pertambangan dan jasa keuangan. Kedua perusahaan menekankan pentingnya tone from the top dalam memastikan keberlanjutan terintegrasi secara konsisten ke dalam strategi korporasi, budaya organisasi, sistem pengendalian, serta pengambilan keputusan bisnis.
PT Bukit Asam menjelaskan upaya perusahaan dalam memperkuat tata kelola keberlanjutan serta kesiapan menerapkan standar IFRS S1 dan S2. Langkah tersebut dilakukan melalui pengintegrasian pengelolaan risiko iklim, penerapan indikator kinerja ESG, pemberian assurance pada laporan keberlanjutan, serta penguatan keandalan laporan melalui sistem pengawasan dan integrasi data perusahaan.
Sementara itu, PT Bank Jatim menekankan pentingnya sistem tata kelola terintegrasi yang menghubungkan aspek integritas, keberlanjutan, manajemen risiko, dan transparansi. Menurut perusahaan, hal tersebut menjadi dasar untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis BUMD dan industri jasa keuangan.
Melalui ARA 2025, Komite Nasional Kebijakan Governans berharap perusahaan di Indonesia terus meningkatkan kualitas laporan tahunan dan laporan keberlanjutan agar lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dengan demikian, perusahaan dapat memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. (E-4)