RAKSASA teknologi Microsoft mengumumkan akan memperketat kontrol hak asasi manusia (HAM) saat bekerja sama dengan lembaga keamanan nasional. Keputusan ini diambil setelah selesainya penyelidikan mengenai bagaimana militer Israel menggunakan teknologi cloud milik perusahaan untuk melakukan pengawasan massal terhadap warga Palestina.
Penyelidikan ini diperintahkan Microsoft tahun lalu, menyusul investigasi koran The Guardian bersama media Israel-Palestina +972 Magazine dan Local Call. Laporan tersebut mengungkap unit intelijen elit Israel, Unit 8200, menggunakan platform cloud Azure milik Microsoft untuk menyimpan miliaran rekaman telepon warga Palestina yang disadap setiap hari.
Tak lama setelah penyelidikan dimulai, Microsoft langsung memutus akses militer Israel ke layanan cloud dan kecerdasan buatan (AI) karena terbukti melanggar ketentuan layanan. Dalam ringkasan hasil akhirnya, Microsoft menyatakan “temuan faktual tetap sama” dan akan mengadopsi serangkaian rekomendasi guna meningkatkan “efektivitas tata kelola hak asasi manusia”.
Skandal ini sempat memicu ketegangan internal di Microsoft. Muncul kekhawatiran bahwa beberapa karyawan di anak perusahaan Microsoft di Israel tidak transparan kepada kantor pusat mengenai aktivitas Unit 8200. Sejumlah sumber menyebutkan adanya konflik loyalitas di antara karyawan yang berbasis di Tel Aviv antara kewajiban profesional mereka kepada perusahaan dan dukungan terhadap militer pasca-serangan 7 Oktober. Imbasnya, bulan lalu, kepala bisnis Microsoft di Israel beserta beberapa manajer dilaporkan hengkang dari perusahaan akibat pelanggaran kode etik.
Meski tidak menyinggung soal hengkangnya para staf dalam dokumen ringkasannya, Microsoft menjabarkan langkah-langkah baru yang akan diambil. Perusahaan akan mengubah cara menyaring bisnis yang berkaitan dengan “keamanan nasional” sebelum kontrak ditandatangani.
Selain itu, Microsoft akan mengevaluasi cara mengelola izin keamanan (security clearance) pegawai asing. Hal ini krusial mengingat beberapa karyawan Microsoft yang mengelola proyek dengan Unit 8200 ternyata merupakan mantan anggota atau pasukan cadangan dari unit pengintai tersebut.
Langkah lainnya mencakup peninjauan berkala untuk memastikan kebijakan penggunaan teknologi dipatuhi oleh konsumen saat terjadi “situasi politik baru atau perubahan pada proyek sensitif”, serta memperkuat proses uji tuntas HAM di “wilayah terdampak konflik dan berisiko tinggi”.
Sebelumnya, petinggi Microsoft seperti CEO Satya Nadella mengklaim tidak tahu bahwa Azure digunakan untuk menyimpan komunikasi warga Palestina yang disadap. Microsoft menegaskan bahwa mereka “tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil”.
Kendati demikian, pengungkapan skandal ini telah memicu gelombang protes dari pemegang saham, LSM, dan kelompok pekerja “No Azure for Apartheid”. Dalam sebuah konferensi di San Francisco minggu ini, para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan: “Microsoft mendanai genosida” dan “putuskan hubungan dengan Israel sekarang”. (BBC/Z-2)