DIY selama ini mendapat julukan sebagai kota pelajar. Namun, julukan tersebut coreng karena ada 13.669 anak tidak sekolah dengan beragam alasan.
“Ini kabar dan fakta yang membuat kita prihatin. Menyedihkan terjadi di kota Pendidikan ada data sebanyak 13.669 anak usia sekolah yang tidak sekolah,” kata Eko Suwanto, Anggota Pansus LKPJ Tahun 2025 dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto, Kamis (7/5).
Oleh sebab itu, ke depan, pemerintah daerah harus memiliki kebijakan afirmatif untuk pastikan pendidikan bagi anak usia sekolah mudah aksesnya.
“Pemerintah diharapkan memberikan perhatian dan kebijakan memastikan ribuan anak usia sekolah bisa akses pendidikan sesuai hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan,” tegas dia.
Ada beragam faktor yang mempengaruhi kondisi anak usia sekolah tak bisa akses pendidikan di DIY.
“Berdasarkan data anak tidak sekolah atau putus sekolah se -DIY untuk Bantul sebanyak 3.727 lalu Sleman ada 3.259 anak, di Gunungkidul ada 3.429 dan Kulonprogo ada 1.470 lalu kota Yogyakarta 1784 anak. Dari data yang ada sudah terverifikasi 8066 anak dan sisanya 5603 belum terverifikasi,” papar Eko.
Ia menyatakan berdasarkan data yang ada tentu perlu ada kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan kepastian fasilitasi pendidikan bagi anak usia sekolah.
“Kita jelas mendorong hak akses pendidikan yang sama untuk anak usia sekolah. Perlu adanya kebijakan afirmatif kepada mereka yang seharusnya bersekolah, agar anak tidak kehilangan hak dasar pendidikan nya,” kata Eko Suwanto.
Pemangkasan Anggaran
Eko Suwanto menyebutkan bahwa anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) DIY tahun 2026 turun Rp. 9.290.336.603. Pada tahun 2025 sejumlah Rp206.013.149.879, sedangkan BOSDA DIY tahun 2026 turun menjadi Rp 196.722.813.276.
“Data penyaluran BOSDA NEGERI mekanisne belanja langsung untuk SMA Negeri tahun 2025 Rp 64.797.701.679 pada 2026 menjadi Rp 62.973.597.620. SMK Negeri tahun 2025 Rp 100.794.410.650 pada 2026 menjadi Rp 98.350.926.576.
SLB Negeri tahun 2025 Rp 10.541.419.550 pada 2026 menjadi Rp 10.096.364.080.
Sementara untuk Bosda swasta dengan skema hibah SMA/MA Swasta juga turun, yaitu pada2025 Rp 8.856.760.000 di 2026 jadi Rp 7.463.585.000, sedangkan SMK swasta pada 2025 Rp 14.713.210.000 pada 2026 menjadi Rp 11.554.940.000 dan SLB Swasta 2025 Rp 6.309.648.000 menjadi Rp 6.283.400.000.
“Bosda 2025 Rp 206.014.149.879 dan 202 turun menjadi Rp 196.722.813.276”, ujar Eko.
“Kita ke depan mendorong bantuan pendidikan bisa ditingkatkan agar kesempatan anak usia sekolah mendapatkan hak-haknya bisa dipenuhi,” ungkap dia.
Oleh sebab itu, ia menegaskan, PDI Perjuangan meneguhkan komitmen wajib belajar wajib dikerjakan. Kepada Pemda se-DIY khususnya Dinas Pendidikan segera konsolidasi dan berdialog untuk pastikan pelayanan pendidikan dilaksanakan.
“Prinsipnya negara harus hadir menerjemahkan perintah Konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya dengan bertanggung jawab menjamin layanan pendidikan bagi masyarakat,” ungkap Eko.
Orang tua juga diharapkan juga berikan semangat kepada anak-anak untuk bersekolah. “Harus optimisme dan semangat bahwa setiap anak di DIY wajib bersekolah dengan fasilitasi penuh,” lanjut dia.
Pemda se-DIY harus segera mencari solusi untuk memastikam 13.669 anak agar bisa menjalani pendidikan secara baik. Terkait anggaran, pemerintah harus tahu fakta ini dan batalkan pemangkasan anggatan.
Di saat bersamaan, pemerintah daerah juga harus konsolidasi APBD serta menggalang swasta, CSR untuk mendukung beasiswa. “Prinsipnya anak sekolah itu hak asasi dan negara wajib memenuhi hak asasi anak anak kita,” tutup Eko. (H-2)