Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia pada sembilan bulan pertama 2026 (9M26) melebar menjadi Rp319 triliun atau setara dengan 1,24% produk domestik bruto (PDB). Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi hingga Agustus 2026 (8M26) sebesar Rp240 triliun atau 0*,93% PDB. Meski demikian, defisit tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (9M25), yang mencapai Rp372 triliun atau 1,56% PDB.
Tim Ekonomi Bank Danamon, dalam Flash Note yang merespons publikasi APBN Kita Edisi Oktober 2026 oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Jumat (9/10), menilai pelebaran defisit tersebut mencerminkan percepatan realisasi belanja pemerintah, bukan pelemahan penerimaan negara.
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir September 2026 tumbuh 25,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp2.342 triliun. Sementara itu, total belanja negara meningkat 19,0% YoY menjadi Rp2.661 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat bahkan melonjak 29,6% YoY menjadi Rp2.061 triliun, didorong oleh peningkatan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar 33,5% YoY.
Lead Economist Bank Danamon, Irman Faiz, menyampaikan bahwa percepatan belanja pemerintah memberikan dorongan bagi perekonomian nasional, meskipun besarnya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masih perlu dicermati.
“Dukungan fiskal menguat pada kuartal III 2026 (3Q26), tetapi kontribusi puncaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum pasti. Percepatan belanja diperkirakan menopang permintaan domestik, khususnya melalui pengadaan pemerintah, program prioritas, dan transfer kepada rumah tangga. Namun, penyaluran belanja tidak secara otomatis menghasilkan tambahan PDB dalam besaran yang sama karena subsidi, kompensasi, dan transfer keuangan memiliki jalur transmisi serta pengganda ekonomi yang berbeda,” ujar Irman.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas belanja dan keberlanjutan penerimaan di tengah ketidakpastian global.
“Posisi fiskal masih terkendali, meskipun komposisi belanja perlu dicermati lebih lanjut. Surplus keseimbangan primer memberikan penyangga dalam jangka pendek, sementara defisit secara keseluruhan masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, percepatan realisasi belanja tidak serta-merta menunjukkan peningkatan kualitas fiskal. Keberlanjutan penerimaan negara, komitmen belanja berulang, serta produktivitas belanja pemerintah tetap menjadi faktor penting bagi kredibilitas fiskal dalam jangka menengah,” tambahnya.
Untuk sisa tahun ini, Irman memperkirakan ekspansi fiskal akan berlanjut tanpa penarikan stimulus secara drastis, terutama seiring rencana pemerintah mempercepat penyerapan anggaran pada November–Desember.
“Kami memperkirakan dukungan fiskal tetap besar pada kuartal IV 2026 (4Q26), meskipun tambahan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat karena basis pembanding pada akhir 2025 lebih tinggi. Rencana pemerintah untuk mempercepat penyaluran belanja pada November–Desember mengindikasikan potensi peningkatan belanja nominal lebih lanjut. Namun, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada kualitas pelaksanaan anggaran dan sejauh mana belanja tersebut mendorong permintaan domestik. Oleh karena itu, kami memperkirakan dukungan fiskal akan berlanjut, bukan mengalami penarikan stimulus secara drastis,” papar Irman.
Bank Danamon mempertahankan proyeksi defisit fiskal 2026 sebesar 2,89% PDB, relatif sejalan dengan proyeksi pemerintah sebesar 2,85% PDB setelah revisi. Meskipun pembiayaan masih terkendali, besarnya kebutuhan belanja pada akhir tahun dan sisa kebutuhan penerbitan surat berharga negara (SBN) berpotensi menjaga tekanan kenaikan imbal hasil obligasi. Terbatasnya aliran modal asing masuk dan pelebaran defisit transaksi berjalan juga dapat membatasi permintaan terhadap aset berdenominasi rupiah. Kondisi ini berpotensi membuat investor domestik harus menyerap porsi penerbitan SBN yang lebih besar.
“Karena itu, kami mempertahankan proyeksi imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun (10-year Indonesian Government Bonds/IndoGB) sebesar 7,40% pada akhir 2026. Proyeksi ini mencerminkan terbatasnya permintaan eksternal dan tingginya premi risiko, bukan kekhawatiran langsung terhadap kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban fiskalnya,” ujar Faiz.