KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI, Suharyanto, melakukan kunjungan kerja ke wilayah Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung progres penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana serta memastikan proses pemulihan berjalan sesuai target.
Kunjungan kerja pada hari ini diawali di Kabupaten Sikka, Kepala BNPB beserta rombongan melihat langsung hunian sementara (huntara) percontohan yang berada di Lapangan Pusat Jajanan dan Cenderamata Maumere yang berada di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok. Di lokasi tersebut, Kepala BNPB yang didampingi oleh Wakil Bupati Sikka beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Sikka berdialog langsung dengan puluhan warga penyintas sekaligus melakukan sosialisasi terkait mekanisme dan detail bantuan hunian.
Penyaluran ini merujuk pada SK Bupati Sikka Nomor 441/HK/2026 tanggal 25 September 2026 tentang Calon Penerima Bantuan Stimulan Perbaikan/Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana.
Total penerima bantuan di Kabupaten Sikka sebanyak 1.055 Kepala Keluarga (KK) dengan rincian:
- Rusak Berat (RB): 153 Unit
- Rusak Sedang (RS): 371 Unit
- Ringan (RR): 531 Unit
Untuk warga terdampak gempa NTT yang rumahnya rusak berat, pemerintah menyediakan skema hunian sementara yang dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap. Terhadap warga yang memilih tidak tinggal di huntara, sambil menunggu hunian tetapnya dibangun pemerintah, maka akan mendapat bantuan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu perbulan selama tiga bulan,” ujar Suharyanto
Usai dari Maumere, rombongan Kepala BNPB melanjutkan perjalanan darat menuju Dusun Waidoko yang berada di Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur. Di Desa Waidoko, Kepala BNPB meninjau lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) Relokasi Mandiri bagi korban bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
Kunjungan Kepala BNPB di Waidoko dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur, Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Flores Timur ini diisi dengan dialog hangat yang sangat interaktif dengan para masyarakat dan ramah tamah bersama sekitar 50 warga penerima manfaat huntap.
Dalam sesi tanya jawab, banyak dari masyarakat yang menanyakan apakah dengan dimulainya pembangunan hunian tetap ini mereka akan dikenakan biaya atau akan keluar sejumlah uang. Kepala BNPB dengan tegas menjawab keresahan masyarakat bahwa pembangunan ini sama sekali tidak akan membebani masyarakat sedikitpun.
“Masyarakat tidak akan dikenakan biaya sama sekali karena ini merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu warganya yang tertimpa bencana, tidak akan ada pungutan dalam bentuk apapun itu kepada masyarakat penerima manfaat hunian tetap. Apabila ada pungutan atau dikenakan biaya maka lapor langsung ke saya saat itu terjadi dan akan saya tindak tegas pelaku nya tanpa pandang bulu,” tegas Suharyanto dilansir dari keterangan resmi, Jumat (2/10).
Di lain sisi Kepala BNPB juga menyetujui saran dari warga penerima manfaat yang mengusulkan bahwa untuk angkut material dan logistik pembangunan hunian tetap ini bisa menggunakan berbagai armada truk yang tersedia di lingkungan sekitarnya agar bisa memutar kembali roda perekonomian warga.
Pada kesempatan tersebut Kepala BNPB juga telah mengkonfirmasi untuk penggunaan alat berat ekskavator yang digunakan dilokasi hunian tetap akan didukung oleh alat berat yang digunakan oleh BNPB dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Kegiatan diakhiri dengan makan siang bersama warga sebagai bentuk kebersamaan dan penguatan moril bagi masyarakat penyintas serta pemberian bingkisan untuk anak anak dilokasi kegiatan.
Berdasarkan Peta Sebaran Hunian Tetap Relokasi Mandiri Tahap 2 Korban Erupsi Lewotobi Laki-Laki, total Huntap yang dibangun tersebar di 12 kecamatan di Flores Timur dengan total 238 unit, dengan sebaran sebagai berikut:
- Kecamatan Wulanggitang: 117 Unit
- Kecamatan Titehena: 72 Unit
- Kecamatan Larantuka: 25 Unit
- Kecamatan Ile Bura: 7 Unit
- Kecamatan Demon Pagong: 6 Unit
- Kecamatan Ile Mandiri: 3 Unit
- Kecamatan Lewolema: 2 Unit
- Kecamatan Kelubagolit: 2 Unit
- Kecamatan Tanjung Bunga: 1 Unit
- Kecamatan Adonara Timur: 1 Unit
- Kecamatan Adonara Barat: 1 Unit
- Kecamatan Solor Barat: 1 Unit
BNPB berkomitmen untuk terus mengawal dan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di NTT, mulai dari hunian sementara hingga hunian tetap, agar masyarakat dapat segera bangkit dan beraktivitas secara normal dengan lebih aman. (P-4)