KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada pekan ini. Nusron akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) yang melibatkan sebuah pengembang swasta.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa surat pemanggilan telah dikirimkan sejak pekan lalu. Ia meyakini surat tersebut sudah diterima dan berharap Nusron kooperatif memenuhi panggilan penyidik sebagai bentuk kewajiban hukum warga negara.
“Kalau enggak salah waktunya minggu ini ya, seingat saya. Minggu lalu sudah dikirimkan. Artinya, saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan,” ujar Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (6/10).
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Di antara para tersangka terdapat pejabat internal kementerian, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung. Dari pihak swasta, KPK menetapkan Presiden Direktur pengembang swasta terkait dan seorang perantara bernama Rizal Pahlevi.
Selain itu, terdapat empat tersangka lain yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.
Penyidik KPK sebelumnya telah melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi, termasuk ruangan Dirjen Lampri dan beberapa direktorat di Kementerian ATR/BPN pada 17 September lalu. Namun, KPK menegaskan tidak melakukan penggeledahan di ruangan kerja Menteri Nusron Wahid.
Penggeledahan juga menyasar kantor pengembang swasta di Jakarta dan Kabupaten Bogor, serta sejumlah kantor pertanahan di Jawa Timur dan Jawa Barat guna mendalami bukti-bukti keterlibatan para pihak dalam skandal suap tersebut. (Ant/Z-10)