KEBIJAKAN Azerbaijan yang membatasi penggunaan hijab di lingkungan sekolah memicu gelombang kecaman di negara tetangga, Turki. Pemandangan siswi-siswi yang dilarang masuk ke ruang kelas di Azerbaijan membangkitkan kembali kenangan pahit masyarakat Turki terhadap sejarah pelarangan hijab di negara mereka sendiri.
Banyak pengguna media sosial di Turki membagikan pengalaman diskriminasi yang mereka alami selama dekade pembatasan hijab di universitas dan lembaga publik Turki, terutama pascaintervensi militer 28 Februari 1997 yang dikenal sebagai kudeta postmodern. Saat itu, ribuan perempuan menghadapi hambatan dalam pendidikan dan pekerjaan karena pakaian keagamaan mereka.
“Apa yang dialami publik Turki beberapa dekade lalu kini dipaksakan kepada rakyat Azerbaijan,” ujar salah satu komentator dalam video yang viral di Instagram.
Regulasi Seragam dan Penangkapan Demonstran
Ketegangan itu bermula pada 21 September 2026, saat Azerbaijan mengubah regulasi seragam sekolah yang melarang pakaian yang dianggap tidak sesuai dengan seragam resmi dan prinsip sekuler pendidikan. Meski aturan tersebut tidak secara eksplisit menyebut kata hijab, implementasinya di lapangan menunjukkan siswi berhijab dilarang masuk kelas, sementara sejumlah guru dilaporkan diminta melepas hijab atau terancam kehilangan pekerjaan.
Aksi protes pun menyebar di Azerbaijan. Pada 12 Oktober 2026, otoritas Azerbaijan mengumumkan bahwa 37 orang ditahan terkait demonstrasi dan insiden yang menyertai penegakan aturan baru tersebut.
Pejabat Azerbaijan membela kebijakan ini sebagai langkah perlu untuk menjaga pendidikan sekuler dan identitas budaya negara. Argumennya, hijab mewakili pengaruh agama asing ketimbang tradisi budaya Azerbaijan.
Memori Kelam Turki dan Solidaritas
Bagi masyarakat Turki, situasi di Azerbaijan sangat personal. Jurnalis Turki, Hatice Orhan, menyatakan bahwa yang terjadi saat ini mengingatkan pada masa lalu Turki saat perempuan berhijab tidak bisa bersekolah atau menjalankan profesi mereka.
“Bagaimana mungkin di tahun 2026, di negara Muslim, seorang siswa dihalangi untuk menjalankan kewajiban agamanya?” tanya konten kreator Turki, Gulben Tankus. Solidaritas ini bahkan meluas hingga aksi nyata di depan konsulat Azerbaijan di Istanbul awal bulan ini.
Ketegangan Diplomatik Satu Bangsa, Dua Negara
Kontroversi ini turut menguji hubungan diplomatik kedua sekutu dekat yang sering menjuluki hubungan mereka sebagai satu bangsa, dua negara. Penasihat kepresidenan Turki, Oktay Saral, bersama para anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa, melontarkan kritik tajam terhadap pembatasan tersebut.
Menanggapi hal itu, Partai Azerbaijan Baru yang berkuasa mengeluarkan pernyataan keras pada 13 Oktober 2026. Mereka menuduh tokoh politik Turki mencampuri urusan dalam negeri Azerbaijan dan mengabaikan komitmen konstitusional negara tersebut terhadap sekularisme.
Pihak Azerbaijan menegaskan bahwa kebijakan pendidikan mereka didasarkan pada kesetaraan dan supremasi hukum serta menolak anggapan bahwa hubungan dekat kedua negara memberi hak kepada Ankara untuk memengaruhi kebijakan domestik Baku. (Middle East Eye/I-2)