ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas nasional dan perluasan ruang demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi yang matang hanya dapat tumbuh jika didukung oleh fondasi negara yang kuat dan stabilitas politik yang terjaga.
Azis menilai bahwa stabilitas sering kali disalahpahami sebagai pembatasan kebebasan, padahal tanpa stabilitas, demokrasi rentan berubah menjadi fragmentasi sosial dan keributan yang melemahkan institusi negara.
“Tanpa stabilitas, demokrasi justru mudah berubah menjadi keributan yang melelahkan rakyat, melemahkan institusi, dan membuka ruang intervensi kepentingan yang lebih besar dari sekadar politik domestik,” ujar Azis melalui keterangannya, Kamis (7/5/2026).
Merujuk pada sejarah dan dinamika global, Azis mencontohkan bagaimana negara-negara di Timur Tengah, seperti Libya dan Suriah, mengalami kehancuran ketika negara kehilangan kemampuan menjaga integrasi sosial saat melakukan transisi politik. Sebaliknya, negara maju seperti Jepang dan negara-negara Nordik berhasil membangun demokrasi yang sehat karena memiliki institusi yang kuat dan kepercayaan publik yang tinggi.
“Demokrasi bukan sekadar kebebasan berbicara. Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat, hukum yang dipercaya, birokrasi yang bekerja, aparat negara yang profesional, ekonomi yang relatif stabil, dan kohesi sosial yang dijaga terus-menerus,” jelasnya.
Sebagai negara maritim besar yang berada di jalur silang dunia, Indonesia menghadapi tantangan kompleks mulai dari persaingan di Laut China Selatan hingga perang dagang global. Azis menilai kepemimpinan yang mampu menjaga persatuan nasional tanpa mematikan kritik menjadi sangat krusial.
Ia pun menyoroti pentingnya arah politik yang diusung Presiden Prabowo Subianto yang konsisten menyuarakan persatuan. “Persatuan bukan berarti menyeragamkan pikiran. Persatuan berarti menjaga agar kompetisi politik tidak berubah menjadi permusuhan sosial yang merusak energi bangsa sendiri,” tambahnya.
Meskipun stabilitas menjadi prioritas, Azis menegaskan bahwa ruang demokrasi harus tetap diperlebar sebagai syarat moral bernegara. Ia menekankan bahwa rakyat harus tetap bebas mengkritik kebijakan, pers harus tetap independen, dan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih.
“Negara yang terlalu takut terhadap kritik pada akhirnya akan kehilangan kemampuan mendengar denyut masyarakatnya sendiri,” tegas Azis. (H-2)