Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan mendorong pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sebab Karhutla masih menimbulkan berbagai dampak, termasuk kabut asap tebal Karhutla yang mempengaruhi kesehatan dan aktivitas masyarakat.
“Penanganan korban terdampak Karhutla penting untuk dilakukan secara konsisten. Banyak warga yang hingga saat ini mengeluhkan masalah kesehatan karena kualitas udara buruk akibat kabut asap Karhutla,” kata Daniel Johan pada Senin (21/9).
Seperti diketahui, banyak warga dilaporkan mengalami sesak napas di tengah memburuknya kualitas udara akibat Karhutla, salah satunya di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyiagakan posko oksigen gratis sebagai bentuk respons terhadap warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi udara.
Menurut Daniel, hal ini menunjukkan bahwa Kathutla tidak lagi hanya sekadar persoalan lingkungan dan telah masuk ke ruang kesehatan masyarakat.
“Dalam situasi memburuknya kualitas udara akibat Karhutla, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan perlu menjadi prioritas,” tuturnya.
Tak hanya itu, Daniel menyoroti informasi mengenai tewasnya seorang siswi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah karena kecelakaan saat hendak sekolah.
Kematian korban berinisial L yang merupakan siswi kelas 10 jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) SMKN 1 Cempaga Hulu, Kotim tersebut viral di media sosial karena kecelakaan terjadi saat kondisi wilayah Cempaga Hulu diselimuti kabut asap cukup tebal.
Terkait hal ini, Daniel mengatakan Karhutla memang telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah terdampak.
“Tentunya kecelakaan yang merenggut nyawa siswi SMK di Kotim tersebut menjadi sebuah keprihatinan. Kita tahu banyak masyarakat di Kalimantan yang sekarang sulit beraktivitas karena kabut asap Karhutla. Persoalan sosial seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah,” sebut Daniel.
Di sisi lain, anggota Komisi Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPR ini menyoroti soal peran negara dalam melindungi relawan yang membantu penanganan Karhutla. Daniel mengaku mendapat banyak keluhan tentang kurangnya perhatian Pemerintah kepada para relawan.
“Sekarang yang banyak berjibaku justru relawan dan masyarakat umum. Tapi urusan keamanan, kesehatan, makanan, dan alat-alat mereka seadanya saja tanpa kehadiran Negara,” tukas Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.
“Saya dapat laporan, para relawan ini dibiarkan jalan sendiri padahal mereka bertaruh nyawa membantu Pemerintah untuk mengatasi Karhutla, bahkan meninggalkan rumah, keluarga dan anak-anak tapi kurang mendapat dukungan Negara,” sambung Daniel.
Karhutla tahun ini diketahui telah merenggut nyawa sejumlah petugas pemadam api. Terbaru, dua orang relawan penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah (Kalteng) tutup usia setelah berjuang memadamkan api di lokasi yang terbakar.
Kedua relawan Karhutla yang gugur tersebut adalah Ahmadin alias Itam Madin (56) dan Akhmad Rijani (54). Korban meninggal dunia beberapa hari setelah berpartisipasi dalam pemadaman api diduga karena kelelahan.
Pada pertengahan September, seorang relawan Karhutla asal Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, bernama Aries Sutio Luthfil Hadi meninggal dunia setelah mengalami sesak nafas usai melakukan pemadaman.
Daniel pun menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya para relawan di tengah tugas mulia memadamkan api Karhutla.
“Gugurnya para relawan ini harus menjadi peringatan bahwa dampak Karhutla itu sungguh nyata. Seharusnya relawan dan masyarakat yang berdikasi membantu penanganan Karhutla mendapat perlindungan lebih dari pemerintah,” ungkap Daniel.
Menurut Daniel, keterlibatan masyarakat dan relawan juga menjadi kekuatan penting dalam membantu pemadaman serta melindungi kawasan permukiman.
“Relawan telah memberikan tenaga, waktu, dan keberanian untuk membantu masyarakat. Dukungan mereka harus dijawab dengan perlindungan yang memadai dan sistem pencegahan yang semakin kuat,” ujar Daniel.
Daniel juga mendorong pemerintah memperkuat masyarakat peduli api dan kelompok relawan desa sebagai bagian tetap dari sistem pencegahan.
“Dukungan perlu diberikan sebelum musim rawan dalam bentuk pembekalan, peralatan keselamatan, dukungan operasional, jaminan kesehatan, dan koordinasi penugasan yang jelas,” kata Daniel.
“Dan relawan tidak seharusnya membiayai sendiri kebutuhan pemadaman atau bekerja dengan perlengkapan seadanya,” tambah Daniel.
Ketika relawan dilibatkan dalam penanganan Karhutla, kata Daniel, Pemerintah harus memastikan tersedianya alat pelindung, makanan, air minum, komunikasi, pemeriksaan kesehatan, waktu istirahat, dan pergantian personel.
“Masyarakat sekitar hutan juga perlu memperoleh dukungan dari pemerintah. Termasuk dukungan kepastian mereka tetap dapat mengelola lahan secara aman sekaligus mempertahankan sumber penghidupannya,” ujar Daniel.
Komisi IV DPR pun meminta pemerintah menyampaikan update berkala mengenai penanganan Kathutla, khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatra.
“Keberhasilan penanganan Karhutla harus terlihat dari semakin cepatnya titik api dıkendalikan, semakin kecilnya wilayah terdampak, terlindunginya masyarakat dan relawan, serta pulihnya kawasan yang terbakar,” kata Daniel.
“Dengan pencegahan yang kuat dan efektivitas penanggulangan bencana, perlindungan bagi masyarakat terdampak dapat lebih optimal,” kata Daniel.