PENGUATAN kapasitas keluarga perlu menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan inklusif agar anak penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh, berkembang, dan meraih kemandirian. Dukungan pemerintah, sekolah, dan lingkungan sosial harus berjalan beriringan dengan pendampingan keluarga agar pemenuhan hak anak tidak berhenti pada akses pendidikan semata.
“Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas tidak bisa hanya mengandalkan program pemerintah atau sekolah. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan dukungan emosional, membangun rasa percaya diri, dan mendampingi anak mengembangkan potensinya,” ujar Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/10).
Rerie, sapaan akrab Lestari, menyampaikan hal tersebut menanggapi upaya pemerintah dalam mendorong pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dengan melibatkan berbagai pihak. Hal ini selaras dengan pesan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada pembukaan Special Kids Expo (SPEKIX) 2026 di Jakarta International Convention Center, Sabtu (10/10).
Pendidikan Inklusif Bukan Sekadar Akses Sekolah
Menurut Rerie, pendidikan inklusif tidak cukup hanya memastikan anak penyandang disabilitas dapat bersekolah. Sistem pendidikan perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyediakan dukungan sesuai kebutuhan spesifik anak, serta membuka kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif.
Dalam proses tersebut, keluarga memiliki peran krusial untuk mengenali kebutuhan anak, mendukung proses belajar, dan menjalin komunikasi dengan tenaga profesional. Namun, Rerie menegaskan bahwa peran ini tidak boleh menjadi beban yang ditanggung orang tua sendirian.
“Orang tua membutuhkan informasi yang tepat, pendampingan, dan akses terhadap layanan yang sesuai. Karena itu, penguatan keluarga harus menjadi bagian dari kebijakan pendidikan inklusif, bukan sekadar tanggung jawab pribadi masing-masing keluarga,” tegas Legislator dari Dapil II Jawa Tengah tersebut.
Tantangan Dukungan Berkelanjutan
Rerie menilai salah satu tantangan utama adalah memastikan dukungan tersedia secara berkelanjutan. Mengingat kebutuhan setiap anak berbeda, pendekatan pendidikan dan pendampingan harus disesuaikan dengan kondisi serta potensi masing-masing individu.
Ia berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah diperkuat dengan pendekatan yang menghormati hak anak untuk didengar, dilindungi, dan dilibatkan dalam kehidupan sosial.
Evaluasi Kualitas Pengalaman Belajar
Sebagai Anggota Komisi X DPR RI, Rerie menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif harus dinilai dari kualitas pengalaman belajar dan terpenuhinya kebutuhan dukungan, bukan sekadar angka partisipasi sekolah.
“Pendidikan inklusif harus memastikan setiap anak belajar sesuai potensinya. Untuk mewujudkannya, keluarga perlu didukung, sekolah perlu dipersiapkan, dan kebijakan pemerintah harus menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa penguatan keluarga harus berjalan simultan dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan penghapusan hambatan sosial. Tanggung jawab kolektif diperlukan agar anak penyandang disabilitas mendapatkan hak yang setara untuk tumbuh dan berkembang. (H-3)