MANTAN Jaksa Agung Amerika Serikat, Pam Bondi, pada Jumat (29/5/2026), membela cara Departemen Kehakiman (DOJ) menangani perilisan dokumen terkait pelaku perdagangan seks Jeffrey Epstein. Meski demikian, ia mengakui ada kesalahan redaksi dalam dokumen yang memicu kecaman karena dianggap melindungi tokoh kunci tetapi justru mengungkap identitas para korban.
Bondi memberikan keterangan di hadapan Komite Pengawasan DPR AS melalui wawancara tertulis (transcribed interview), bukan melalui deposisi di bawah sumpah yang direkam video. Hal ini memicu rasa frustrasi di kalangan politisi Demokrat dan para penyintas yang menuduh pemerintahan Presiden Donald Trump sengaja menahan catatan lengkap kasus perdagangan seks mendiang pemodal tersebut.
Komitmen Transparansi yang Dipertanyakan
Berdasarkan pernyataan tertulis yang diperoleh berbagai media AS, Bondi mengeklaim bahwa Departemen Kehakiman membuat komitmen transparansi yang belum pernah terjadi di bawah kepemimpinannya. Ia menyebut pihaknya memproduksi hampir tiga juta halaman materi, termasuk video dan gambar.
“Sepanjang pengetahuan saya, Departemen telah menyerahkan semua yang diwajibkan berdasarkan Epstein Files Transparency Act,” ujar Bondi dalam pernyataannya.
Namun, ia tidak menampik ada cacat dalam proses perilisan tersebut. “Ada kesalahan redaksi,” kata Bondi, merujuk pada proses penghitaman informasi pribadi atau sensitif secara hukum. “Namun sejak hari pertama proses ini, departemen berkomitmen pada akuntabilitas dan transparansi.”
Tuduhan Penutupan Fakta
Komentar Bondi muncul di tengah tuduhan dari Demokrat, penyintas Epstein, dan beberapa politisi Republik bahwa pemerintahan Trump menutupi rekam jejak lengkap kasus tersebut. Padahal, DOJ bersikeras telah merilis semua dokumen yang secara hukum wajib dipublikasikan.
Bondi menjadi tokoh sentral dalam saga ini setelah tahun lalu menyatakan bahwa daftar klien Epstein berada di mejanya untuk ditinjau. Namun, DOJ dan FBI kemudian menyatakan bahwa daftar tersebut tidak ada dan tidak memiliki rencana untuk merilis informasi lebih lanjut.
Dalam keterangannya, Bondi mengaku tidak memimpin setiap bagian peninjauan secara pribadi. Ia mendelegasikan pengawasan kepada Todd Blanche yang saat itu menjabat sebagai wakil jaksa agung dan kini menjabat sebagai pelaksana tugas (Pjs) Jaksa Agung.
Poin Kritis: Epstein Files Transparency Act mewajibkan DOJ menghapus nama dan informasi identitas korban, tetapi melarang pejabat melindungi tokoh-tokoh kuat yang disebutkan dalam dokumen hanya karena alasan menjaga nama baik atau rasa malu.
Kritik dari Para Penyintas
Para kritikus menilai DOJ gagal dalam dua sisi: merilis nama dan foto korban yang sebelumnya tidak teridentifikasi secara publik (doxxing), tetapi tetap merahasiakan informasi lain yang menurut anggota parlemen seharusnya diungkap.
Bondi sempat menyatakan simpati kepada para korban, menyebut mereka menderita akibat ulah, “Monster,” tersebut. Namun, para penyintas yang berkumpul di luar ruang sidang menuntut agar saksi dalam penyelidikan Epstein memberikan kesaksian di bawah sumpah dan di depan kamera.
Kontroversi itu terus membayangi masa jabatan kedua Presiden Trump. Trump sempat memecat Bondi pada April lalu karena rasa frustrasi atas penanganan dokumen Epstein, meski kemudian ia ditunjuk kembali ke dewan sains dan teknologi kepresidenan.
Anggota parlemen Demokrat, Robert Garcia, menuduh pemerintah terus melakukan upaya penutupan fakta untuk melindungi Trump. Trump diketahui pernah bersosialisasi secara luas dengan Epstein bertahun-tahun lalu sebelum keduanya berselisih pada pertengahan 2000-an.
“DOJ saat ini sedang menghentikan pertanyaan tentang Presiden Trump, tentang apa yang terjadi dalam perilisan dokumen ini, dan mengapa begitu banyak informasi penyintas yang bocor ke publik,” tegas Garcia kepada wartawan. (AFP/I-2)