SEJUMLAH pejabat Amerika Serikat mengungkapkan bahwa jumlah anggota militer yang tewas di Timur Tengah selama perang melawan Iran lebih tinggi daripada yang diumumkan secara publik oleh Pentagon. Berdasarkan data akuntansi korban internal Departemen Pertahanan, terdapat selisih angka yang memicu frustrasi di kalangan pejabat terkait transparansi pemerintah.
Menurut laporan enam pejabat AS yang mengetahui data internal tersebut, setidaknya terdapat 22 hingga 23 kematian personel militer sejak dimulai konflik pada 28 Februari. Angka ini lebih tinggi dibandingkan data publik dalam Defense Casualty Analysis System (DCAS) yang hanya mencatat 18 kematian hingga Jumat (18/9). Selain personel militer, setidaknya tiga kontraktor AS juga dilaporkan tewas sejak operasi tempur dimulai.
Ketidaksesuaian Data dan Klasifikasi Operasi
Pejabat yang berbicara secara anonim menyatakan bahwa tidak semua kematian yang belum diungkapkan terkait langsung dengan pertempuran, tetapi melibatkan personel yang berada di Timur Tengah di tengah permusuhan yang sedang berlangsung. Pentagon sendiri menolak memberikan komentar mengenai perbedaan angka tersebut.
Saat ini, database DCAS merinci korban sebagai berikut:
- 14 kematian terdaftar di bawah Operation Epic Fury (nama sandi administrasi Trump untuk perang Iran).
- 4 kematian terdaftar dalam kategori Overseas Operations, yang berasal dari periode gencatan senjata yang gagal pada bulan Juli.
- Dua kematian lain, yakni Sersan Devin Seibel (tewas di Irak) dan Mayor Sorffly Davius (tewas di Kuwait), tidak tercantum dalam daftar utama DCAS meskipun berada di pangkalan yang menjadi sasaran serangan Iran.
Selain korban jiwa, lebih dari 820 personel militer AS dilaporkan terluka sejak konflik dimulai. Banyak di antara mereka menderita cedera otak traumatis (TBI) akibat serangan balasan Iran ke pangkalan-pangkalan AS.
Dampak Politik dan Biaya Perang
Isu transparansi itu muncul di tengah menurunnya dukungan publik terhadap kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump. Perang ini juga menjadi beban politik menjelang pemilihan paruh waktu (midterm elections) November mendatang.
Secara finansial, dokumen dari Komando Pusat AS (Centcom) memperkirakan biaya perang Iran mencapai sekitar US$43,6 miliar (sekitar Rp668 triliun) hingga awal September. Angka ini mencakup US$28 miliar untuk amunisi yang digunakan, tetapi belum menghitung kerugian akibat kerusakan infrastruktur di pangkalan-pangkalan AS di Teluk Persia.
Tekanan dari Kongres
Di Capitol Hill, tekanan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth semakin meningkat. Anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, bergerak untuk mendorong pemungutan suara pemakzulan (impeachment) terhadap Hegseth, dengan tuduhan pelanggaran Resolusi Kekuatan Perang 1973 karena melanjutkan permusuhan tanpa otorisasi Kongres.
Sementara itu, sejumlah veteran militer di DPR, termasuk Pat Ryan dan Jason Crow, sedang mengupayakan undang-undang untuk mencegah manipulasi data korban oleh Pentagon. Senat dari Partai Demokrat juga berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap penanganan notifikasi korban jika mereka berhasil merebut mayoritas kursi setelah pemilu paruh waktu. (The Washington Post/I-2)