SOSIOLOG Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menilai perombakan kabinet (reshuffle) oleh Presiden seharusnya tidak sekadar menata posisi pejabat, tetapi mampu menjawab persoalan riil dan harapan masyarakat.
“Kalau presiden melakukan ‘reshuffle’, tentu harus tidak hanya sekadar bicara tentang penataan orang, tetapi lebih dari sekadar itu menghubungkan antara problem dan harapan publik,” kata Arie Sujito di Yogyakarta, Jumat (2/10).
Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni itu mencermati perombakan kabinet belakangan ini belum memberikan sinyal atau lompatan besar yang mampu menjawab tuntutan maupun kekhawatiran masyarakat luas.
Menurut dia, publik masih memantau efektivitas perombakan sejumlah posisi menteri maupun pejabat tinggi negara, termasuk pergantian Kapolri dan pergeseran di jajaran kementerian.
“Orang berspekulasi apakah ada tanda-tanda bersih-bersih dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita lihat adalah apakah ada gebrakan baru, serta apakah ‘reshuffle’ ini terhubung dengan problem yang menjadi tuntutan publik selama ini,” ujar Arie.
Ia menambahkan perombakan kabinet semestinya menjadi instrumen untuk memperbaiki kebijakan publik secara mendasar, bukan justru memicu spekulasi atau menghadirkan teka-teki baru di tengah masyarakat.
“Masyarakat jangan dibiarkan menebak-nebak. Diskursus publik mengenai krisis dan kekhawatiran mestinya dijawab secara konkret dengan kebijakan yang berdampak signifikan,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10) melantik 18 pejabat negara untuk mengisi sejumlah posisi strategis di pemerintahan dalam perombakan Kabinet Merah Putih.
Perombakan tersebut antara lain mencakup posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, serta sejumlah pejabat tinggi negara.
Dalam rangkaian pelantikan yang sama, Prabowo juga melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo. (Ant/P-3)