SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mendesak pemberlakuan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza. Seruan ini disampaikan menjelang peringatan tiga tahun serangan kelompok Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.
“Sudah saatnya gencatan senjata menjadi permanen. Sudah saatnya membiarkan bantuan kemanusiaan masuk dalam skala besar. Dan sudah saatnya menghormati hukum internasional,” ujar Guterres dalam pernyataan resminya, sembari menyerukan pembentukan “jalur politik menuju perdamaian abadi di seluruh wilayah.”
Guterres berharap momentum peringatan ini tidak hanya diwarnai oleh duka atas jatuhnya korban jiwa, melainkan menjadi titik balik untuk menghentikan konflik berkelanjutan di kawasan tersebut.
“Biarlah peringatan ini menandai tidak hanya satu tahun lagi masa berduka, tetapi juga tekad baru untuk membangun masa depan yang berbeda: masa depan di mana warga Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam damai dan aman, dengan hak, martabat, dan aspirasi mereka yang terpenuhi,” kata Sekjen PBB.
Dalam pernyataannya, pimpinan PBB tersebut mengakui jatuhnya korban di pihak Israel akibat serangan Hamas yang ia sebut sebagai tindakan yang “mengerikan”, yang telah “mewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan warga negara asing” serta menyandera 251 orang lainnya.
Di sisi lain, Guterres menyoroti penderitaan warga Palestina di Gaza yang harus menghadapi “kehilangan nyawa secara masif, pengungsian, dan kehancuran.” Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina yang berada di bawah otoritas Hamas, dan dinilai dapat dipercaya oleh PBB, operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 74.200 orang.
“Penderitaan mereka juga menuntut untuk diakhiri, sekarang,” tegas Guterres.
Sekjen PBB mengakui bahwa kesepakatan jeda kemanusiaan singkat yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Oktober 2025 lalu sempat “memberikan sedikit kelegaan.” Namun, ia menilai langkah tersebut belum mampu menjamin keamanan, bantuan kemanusiaan yang memadai, maupun jalur yang kredibel menuju pemulihan dan perdamaian.
Hingga saat ini, situasi di lapangan masih tertahan oleh perbedaan syarat dari kedua pihak. Israel, yang masih menguasai sebagian besar wilayah Gaza, menolak menarik pasukannya sebelum proses pelucutan senjata Hamas terverifikasi. Sementara itu, pihak Hamas mendorong proses pelucutan senjata secara bertahap, alih-alih penyerahan persenjataan secara langsung dan sepihak.
Sejak rentetan konflik memanas pada 2023, pertempuran telah meluas ke berbagai front, termasuk invasi militer Israel ke Lebanon selatan untuk menghadapi kelompok Hizbullah, serta ketegangan militer skala besar yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. (AFP/Z-2)