Pengangkatan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dinilai bukan sekadar rotasi jabatan. Langkah itu disebut mencerminkan perubahan cara pemerintah Presiden Prabowo Subianto menghadapi perang informasi yang kini bergeser semakin dalam ke ruang digital.
Pengamat politik dan kebijakan publik Cecep Handoko alias Ceko menilai pemerintah membutuhkan figur yang bukan hanya piawai menyampaikan pesan politik, tetapi juga memahami jaringan sosial-politik sekaligus perubahan teknologi yang membentuk persepsi publik.
Menurut Ceko, medan komunikasi pemerintah saat ini jauh lebih kompleks. Pemerintah tidak hanya berhadapan dengan media konvensional, tetapi juga algoritma platform digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), produksi konten masif, hingga perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
“Pengangkatan Syahganda menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah membutuhkan figur yang memiliki jaringan kuat di dunia aktivisme sekaligus memahami perkembangan teknologi informasi. Hari ini persoalannya bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga bagaimana menghadapi AI dan algoritma platform digital yang dapat memengaruhi persepsi publik,” ujar Ceko dalam keterangannya yang diterima, Minggu (04/10/2026).
Ceko mengingatkan program pemerintah yang dirancang dengan tujuan baik dapat kehilangan konteks ketika masuk ke ruang digital. Potongan informasi, konten yang diproduksi AI, hingga mekanisme algoritma dapat membuat sebuah kebijakan dipersepsikan secara berbeda oleh masyarakat.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah tidak bisa lagi sekadar menunggu isu berkembang kemudian memberikan klarifikasi. Pemerintah harus mampu membaca arah percakapan publik sekaligus membangun ekosistem komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
“Jangan sampai program pemerintah yang sebenarnya memiliki tujuan baik justru dipersepsikan berbeda karena permainan algoritma, potongan informasi, atau konten yang diproduksi AI. Pemerintah harus mampu hadir di ruang digital dengan informasi yang cepat, akurat dan mudah dipahami masyarakat,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu membangun konsensus dengan berbagai pemangku kepentingan di ekosistem digital. Hal itu penting agar perkembangan AI dan kekuatan algoritma tidak berubah menjadi ruang yang justru memperbesar distorsi informasi mengenai kebijakan maupun program prioritas Presiden Prabowo.
Dalam konteks itulah, Ceko melihat Syahganda memiliki modal yang cukup penting: jaringan aktivisme dan pengalaman panjang membaca dinamika sosial-politik.
“Syahganda merupakan figur yang memiliki perjalanan panjang di dunia aktivisme dan memiliki kedekatan serta loyalitas politik kepada Presiden Prabowo. Dalam konteks komunikasi pemerintahan, jaringan dan pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dengan berbagai kelompok masyarakat,” ujar Ceko.
Menurutnya, pengalaman itu dapat menjadi aset bagi Bakom untuk membangun komunikasi yang tidak hanya bersifat satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga mampu membaca keresahan, aspirasi, dan perubahan opini di berbagai lapisan publik.
Dengan demikian, Bakom dituntut tidak berhenti sebagai corong pemerintah. Lembaga tersebut harus berkembang menjadi pusat pembacaan dan pengelolaan komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi digital.
Ceko menegaskan tantangan terbesar komunikasi pemerintahan ke depan adalah perebutan persepsi publik. Ruang digital memungkinkan informasi bergerak dalam hitungan detik. Sebuah narasi dapat menjadi viral sebelum pemerintah sempat memberikan penjelasan. Di sisi lain, AI membuat produksi konten menjadi semakin mudah dan cepat, sehingga batas antara informasi, opini, manipulasi, dan disinformasi semakin sulit dibedakan.
“Perang komunikasi pemerintah ke depan terjadi di ruang digital. Karena itu, kemampuan membaca algoritma, memahami AI, membangun jaringan komunikasi publik dan menjaga kredibilitas informasi akan menjadi sangat penting,” pungkas Ceko.