MENTERI Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan program transmigrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak lagi sekadar berorientasi pada perpindahan penduduk. Program tersebut kini diarahkan untuk mendorong pembangunan kewilayahan berbasis investasi, industrialisasi, dan hilirisasi guna menciptakan lapangan kerja serta menekan kemiskinan.
“Transmigrasi baru yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dari sekadar perpindahan penduduk menjadi pembangunan kewilayahan yang berbasis investasi, industrialisasi, hilirisasi, dalam rangka menciptakan lebih banyak lapangan kerja, juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan,” kata Iftitah dalam acara Media Gathering Kementerian Transmigrasi (Kementrans) 2026, Jumat (9/10).
Ia menjelaskan, transformasi program transmigrasi tersebut ditopang sejumlah pendekatan, mulai dari kepastian lahan, pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan sumber daya manusia, hingga peningkatan investasi di kawasan transmigrasi.
Salah satu fokus utama ialah memberikan kepastian hukum atas lahan melalui program Trans Tuntas. Menurut Iftitah, pemerintah berupaya mempercepat proses sertifikasi lahan transmigrasi sehingga masyarakat tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh sertifikat.
“Biasanya penempatan transmigran itu baru berapa tahun kemudian punya sertifikat, sekarang mereka sudah langsung memiliki sertifikat,” ujarnya.
Selain kepastian lahan, Kementrans mempunyai program transmigrasi lokal untuk memastikan masyarakat setempat tetap mendapatkan manfaat dari pengembangan kawasan berbasis investasi dan industrialisasi. Pendekatan tersebut diterapkan di Rempang, Batam, seiring upaya pengembangan investasi, industrialisasi, dan hilirisasi di wilayah tersebut.
Iftitah mengatakan pemerintah tidak ingin masyarakat lokal tersingkir akibat pengembangan kawasan. Karena itu, pemerintah menyiapkan satuan permukiman dengan ekosistem yang lebih baik, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, serta sarana penunjang aktivitas ekonomi dan sosial.
Pembangunan permukiman tersebut juga diupayakan selaras dengan mata pencaharian masyarakat setempat agar mereka tetap dapat menjalankan kegiatan ekonomi sehari-hari.
“Kita tidak ingin masyarakat lokalnya terusir. Oleh karena itu, kita buat satu satuan permukiman untuk menampung mereka dengan satu ekosistem yang lebih baik,” jelasnya.
Pendekatan berikutnya ialah pengembangan sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui Transmigrasi Patriot. Kementrans menggandeng sepuluh kampus mitra untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi, termasuk melalui penelitian dan pemberian rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Iftitah menyebut mahasiswa dari Technical University of Munich, Jerman, juga tengah melakukan penelitian di kawasan Tanjung Banon, Rempang Eco-City. Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan masukan mengenai aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar kawasan permukiman semakin baik dan masyarakat merasa nyaman tinggal di sana.
Di sisi lain, Kementrans turut mendorong peningkatan investasi melalui dukungan kepada Pemerintah Kota Batam. Iftitah mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Batam yang, berdasarkan angka terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirujuknya, mencapai 7,2%.
“Ini sangat luar biasa, kami apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam terkait dengan hal ini,” katanya.
Ia menambahkan, pengembangan kawasan permukiman di Rempang dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah melalui Trans Gotong Royong. Selain Kementrans, pembangunan tersebut melibatkan Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Dukungan juga melibatkan sektor pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (Fal/E-1)