PT Lippo Cikarang (LPCK) melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Jumat (8/5) lalu. Langkah itu dilakukan perusahaan untuk memperkuat arah bisnis di tengah prospek sektor properti yang dinilai masih menjanjikan.
Dalam rapat tersebut, para pemegang saham turut menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025. Sepanjang tahun lalu, LPCK membukukan pendapatan sebesar Rp4,52 triliun dengan EBITDA mencapai Rp381,3 miliar.
Perubahan jajaran pengurus perusahaan juga disahkan dan berlaku efektif setelah penutupan RUPST 2026. Posisi Presiden Komisaris Independen kini ditempati Didik Junaedi Rachbini, didampingi Komisaris Independen Hadi Cahyadi serta dua komisaris lainnya, Charles Rigoux dan George Raymond Zage III.
Sementara itu, posisi Presiden Direktur dijabat Agus Arismunandar bersama dua direktur lainnya, yakni Marshal Martinus Tissadharma dan Indryanarum.
Manajemen LPCK menyatakan optimistis susunan baru tersebut dapat memperkuat strategi bisnis perusahaan ke depan. Kehadiran para profesional baru diyakini mampu memberi dorongan tambahan bagi pertumbuhan usaha, terutama di sektor properti dan pengembangan kawasan.
Kinerja perusahaan sepanjang 2025 ditopang oleh serah terima rumah tapak, apartemen, ruko, serta penjualan lahan industri. Kontribusi juga datang dari lini usaha nonproperti melalui pengelolaan kawasan. Dari capaian tersebut, LPCK mencatat EBITDA margin sebesar 8 persen terhadap total pendapatan.
Selain membahas kinerja dan perubahan manajemen, RUPST juga menyetujui partisipasi perusahaan dalam program pembangunan 3 juta rumah melalui hibah lahan kepada pemerintah. Langkah itu ditujukan untuk membantu mengurangi backlog perumahan nasional dan memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kawasan Cikarang-Bekasi, khususnya di KM34 exit Cibatu termasuk area Meikarta, dipilih sebagai lokasi pengembangan karena dinilai strategis. Wilayah tersebut merupakan salah satu pusat industri nasional dengan kebutuhan hunian tinggi dan didukung konektivitas infrastruktur yang terintegrasi.
Perusahaan menyebut penghibahan lahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).
Selain sebagai kontribusi sosial, kebijakan itu juga dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan nilai kawasan melalui pertumbuhan aktivitas ekonomi, percepatan infrastruktur, dan meningkatnya permintaan properti residensial maupun komersial di sekitarnya.
Melalui langkah tersebut, LPCK menilai partisipasinya tidak hanya mendukung agenda pembangunan nasional, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan kawasan secara berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. (Z-10)