KRISIS pendanaan yang melanda operasi kemanusiaan di wilayah Palestina semakin memperburuk kondisi warga sipil, dengan PBB memperingatkan bahwa keterbatasan dana telah menghambat distribusi bantuan pangan dan layanan penting bagi jutaan warga di Gaza dan Tepi Barat.
Hal itu disampaikan juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Farhan Haq, dalam konferensi pers harian pada Senin (18/5), mengutip data dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan.
Menurut Haq, permohonan bantuan kemanusiaan tahun 2026 yang menargetkan lebih dari 4 miliar dolar AS untuk membantu hampir tiga juta warga di Gaza Strip dan West Bank hingga kini baru terpenuhi sekitar 12 persen.
Dari total kebutuhan tersebut, baru sekitar 490 juta dolar AS yang berhasil dihimpun.
Salah satu dampak paling nyata dari keterbatasan dana itu terlihat pada distribusi bantuan pangan.
Haq menjelaskan bahwa PBB bersama mitra-mitra kemanusiaannya di Gaza saat ini hanya mampu mendukung dapur umum yang menyediakan sekitar satu juta porsi makanan per hari.
Jumlah itu menurun tajam dibandingkan Februari lalu yang mencapai 1,8 juta porsi per hari.
Selain keterbatasan pendanaan, distribusi bantuan juga terkendala sulitnya memasukkan suku cadang penting, generator cadangan, serta berbagai peralatan pendukung lainnya.
Krisis pasokan bahan bakar dan oli mesin juga semakin memperburuk situasi operasional di lapangan.
Di sisi lain, pembatasan terhadap mitra-mitra kemanusiaan utama, hambatan mobilitas di dalam Gaza, serta kerusakan infrastruktur dan jalan turut membatasi efektivitas penyaluran bantuan.
Situasi keamanan di lapangan juga terus memperparah penderitaan warga sipil.
Selama akhir pekan, mitra PBB di lapangan mencatat lebih dari 150 keluarga terpaksa mengungsi dari wilayah timur Khan Younis dan bagian timur Kota Gaza.
Menurut laporan yang diterima, sebagian besar keluarga tersebut meninggalkan rumah mereka akibat pergerakan tank militer dan serangan pengeboman.
Haq menyebut sebagian besar dari sekitar 2,1 juta penduduk Gaza masih hidup dalam kondisi pengungsian, banyak di antaranya berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan.
“Warga sipil harus selalu dilindungi, dan ini termasuk mengizinkan mereka pindah ke tempat yang lebih aman di mana kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. Mereka juga harus diizinkan untuk kembali secara sukarela bila kondisi memungkinkan,” pungkas Haq.
PBB kembali menegaskan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil sekaligus menyerukan dukungan internasional yang lebih besar guna memastikan bantuan kemanusiaan dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan di wilayah Palestina. (Xinhua/Fer)