KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan lembaganya akan mengubah fokus pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengedepankan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan dibanding sekadar memperluas jumlah dapur serta penerima manfaat.
Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin (8/6), Nanik mengungkapkan langkah pertama yang dilakukan adalah menghentikan sementara pembukaan dapur baru melalui kebijakan moratorium.
Kebijakan tersebut dilakukan agar program tetap berjalan tanpa menambah beban anggaran negara, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi sebaran dapur yang sudah beroperasi.
Menurut dia, saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang telah terdaftar. Namun, pemerintah ingin memastikan jumlah dan distribusi dapur benar-benar sesuai kebutuhan di setiap daerah.
“Kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan,” kata Nanik.
Evaluasi tersebut akan difokuskan pada pemerataan layanan antardaerah. BGN menilai saat ini konsentrasi dapur masih banyak berada di Pulau Jawa sehingga perlu dilakukan penataan sebelum memutuskan membuka pendaftaran atau pembangunan dapur baru.
Selain moratorium, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat. Nanik menilai program intervensi gizi perlu lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Ia mencontohkan, sekolah-sekolah yang berasal dari kalangan mampu kemungkinan tidak memerlukan intervensi yang sama dengan wilayah atau kelompok yang mengalami persoalan gizi. Karena itu, BGN akan mengevaluasi kembali angka 63 juta penerima manfaat yang selama ini menjadi target program.
“Nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” ujarnya.
Tak hanya itu, BGN juga akan memperketat pengawasan kualitas dapur MBG. Tahun 2026, kata Nanik, lembaganya tidak lagi berorientasi mengejar kuantitas semata, melainkan memastikan seluruh dapur memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.
Dapur-dapur yang ada akan dievaluasi dan dikelompokkan berdasarkan kapasitas serta kualitas layanan. Melalui sistem grading tersebut, pemerintah dapat menentukan dapur yang mampu melayani hingga 3.000 penerima manfaat, 2.000 penerima manfaat, atau hanya 1.000 penerima manfaat.
Di sisi lain, BGN juga menyiapkan pendekatan baru untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Nanik mengungkapkan pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap APBN dengan menggandeng investor, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga hibah dari berbagai pihak.
Menurut dia, di sejumlah wilayah terpencil tidak selalu diperlukan pembangunan dapur baru. Fasilitas yang sudah tersedia seperti kantin sekolah atau dapur umum milik perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program MBG.
Nanik mencontohkan pengalaman di sejumlah daerah terpencil yang jumlah siswanya relatif sedikit sehingga pembangunan dapur baru dinilai tidak efisien.
“Di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan,” tuturnya.
Skema serupa juga dapat diterapkan di wilayah lain seperti Raja Ampat yang memiliki jumlah murid terbatas, namun telah memiliki fasilitas dapur umum dari program CSR perusahaan. Dengan cara tersebut, pemerintah berharap cakupan layanan gizi tetap berjalan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Nanik juga meluruskan anggapan bahwa mitra pelaksana program harus berafiliasi dengan sekolah. Menurut dia, tidak ada ketentuan yang mewajibkan hal tersebut. Yayasan sosial, pendidikan, maupun keagamaan tetap dapat terlibat selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Yang diutamakan dulu Pak Presiden ketika mendirikan BGN itu adalah yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, kemudian pendidikan dan juga agama. Tapi kalau secara khusus juknisnya berkaitan dengan sekolah, tidak ada,” kata Nanik.
Ia menambahkan, seluruh langkah efisiensi dan penataan tersebut saat ini sudah mulai dijalankan melalui serangkaian rapat internal untuk memastikan program MBG berjalan lebih tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan. (Mir)