MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan guna mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan AHY saat memberikan kuliah umum kepada praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Kamis (18/6). Menurutnya, lulusan IPDN sebagai calon pamong praja akan memegang peran strategis dalam menghadirkan pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
“Kata kuncinya adalah pembangunan yang berkelanjutan tapi juga berkeadilan, artinya merata. Karena hari ini memang masih terjadi disparitas antarwilayah,” kata AHY.
Ia mengatakan para praja harus memiliki pemahaman yang utuh mengenai tantangan dan prioritas pembangunan nasional sebelum menjalankan tugas sebagai abdi negara. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka akan ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia dan terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kami berharap para praja IPDN yang pada saatnya akan menjadi abdi negara memiliki pemahaman utuh tentang tantangan bangsa hari ini dan ke depan, serta mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
AHY mengakui persoalan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Namun, dengan bekal ilmu pengetahuan serta pengalaman di lapangan, ia optimistis para pamong praja muda mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut.
APRESIASI PRAJA APDN
Dalam kesempatan itu, AHY juga mengapresiasi keterlibatan praja IPDN dalam penanganan bencana, termasuk saat membantu masyarakat terdampak siklon tropis Senyar di Aceh Tamiang yang mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor.
“Mereka ada di lapangan saat jalan rusak, jembatan putus, dan masyarakat terisolasi. Mereka berusaha mengurangi beban masyarakat. Ini modal yang sangat berharga bagi mereka saat mendapatkan penugasan nanti,” katanya.
Terkait penanganan bencana, AHY menjelaskan pemerintah menerapkan langkah yang terukur dengan memprioritaskan penyelamatan dan evakuasi korban pada masa tanggap darurat. Setelah itu, pemerintah secara paralel melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar.
“Perbaikan jalan yang rusak, jembatan putus, hingga rumah warga segera dikerjakan secara paralel. Pemerintah daerah melalui BPBD bekerja sama dengan jajaran kementerian teknis di pusat, seperti Kementerian PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ATR/BPN, hingga Kemenhub, semuanya bergerak. Evaluasi dan rekapitulasi dampak seperti bencana di Sulawesi Tengah kemarin juga terus kami monitor,” ujar AHY.
KEMAMPUAN MENEMPATKAN DIRI
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengingatkan para praja IPDN agar memiliki kemampuan menempatkan diri di tengah dinamika politik tanpa mengabaikan tugas sebagai pelayan publik.
“Ada satu yang dititipkan Pak Menko yang kami kira jadi hal yang sangat berharga, yaitu Pak Menko menitipkan agar adik-adik praja ini bisa cukup mampu untuk menempatkan diri dalam situasi politik,” kata Bima.
Menurut mantan Wali Kota Bogor itu, calon ASN harus memahami perkembangan politik secara bijak, namun tetap berpegang pada tugas pokok dan fungsinya. “Cukup bijak dan bisa memahami dinamika yang ada tanpa melepaskan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban,” ujarnya.
Bima menambahkan, para pamong praja yang akan memimpin daerah di masa depan tidak boleh buta terhadap realitas politik, tetapi harus mengimbanginya dengan kompetensi birokrasi yang kuat. “Harus mengimbanginya dengan kompetensi birokrasi yang kuat,” katanya. (E-2)