PEKAN lalu, sejumlah siswa di Arab Saudi diminta untuk tetap berada di rumah dan mengikuti kelas secara daring akibat ancaman serangan berkelanjutan dari kelompok Houthi di negara tetangga, Yaman. Meski keesokan hari mereka diizinkan kembali ke sekolah, insiden ini menegaskan bahwa konflik dengan milisi Houthi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kerajaan tersebut.
Setelah periode tenang yang relatif lama, Houthi kembali meningkatkan serangan sejak Juli lalu dengan meluncurkan berbagai rudal dan drone melintasi perbatasan. Selain serangan udara, milisi Houthi juga dilaporkan merangsek lebih jauh ke wilayah Yaman, menguasai lebih banyak garis pantai dan beberapa pulau di Laut Merah. Langkah ini memungkinkan mereka mengawasi lalu lintas maritim di Selat Bab al-Mandab, jalur air vital yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.
Ancaman terhadap Visi 2030
Peningkatan serangan Houthi ini membahayakan Visi 2030, proyek ambisius Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk melepaskan ketergantungan Arab Saudi dari pendapatan minyak. Untuk mewujudkan Visi 2030, Arab Saudi membutuhkan stabilitas keamanan yang kokoh. Namun, saat ini prospek tersebut justru bergerak ke arah sebaliknya.
“Eskalasi di Yaman menarik Saudi lebih dalam ke perang regional, perang yang sebenarnya ingin dicegah oleh Arab Saudi,” ujar Marcus Schneider, kepala Proyek Perdamaian dan Keamanan Regional Friedrich Ebert Foundation di Timur Tengah.
Dampak pada Infrastruktur Energi Dunia
Infrastruktur energi Arab Saudi menjadi sasaran empuk serangan Houthi. Jalur pipa Timur-Barat sepanjang 1.200 kilometer, yang digunakan untuk mengangkut minyak guna menghindari risiko di Selat Hormuz, sempat terganggu akibat serangan tersebut. Meskipun laporan terbaru menyebutkan pipa tersebut beroperasi kembali, tekanan di Selat Bab al-Mandab tetap tinggi.
Andrew Leber, pakar dari Carnegie Endowment for International Peace, menyebut situasi ini sebagai pukulan satu-dua melalui serangan pipa dan penyitaan di Laut Merah. Hal ini berpotensi memaksa Saudi kembali menggunakan rute Selat Hormuz yang saat ini masih sangat terbatas akibat ketegangan antara AS, Israel, dan Iran.
Keterbatasan Dukungan Militer Sekutu
Meskipun Arab Saudi merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, Washington tampak enggan terlibat dalam kampanye militer langsung melawan Houthi. AS menyatakan hanya akan mendukung melalui intelijen dan pengintaian. Laporan dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan militer AS sendiri tengah menghadapi tantangan serius, termasuk kekurangan stok rudal pencegat (interceptor) akibat kampanye berkelanjutan terhadap Iran.
Di sisi lain, operasi darat terkoordinasi dalam skala besar dianggap perlu untuk memukul mundur Houthi dari area strategis di Bab al-Mandab. Namun, Arab Saudi tidak terlalu antusias dengan opsi ini mengingat kegagalan koalisi militer mereka antara tahun 2015 hingga 2022 dalam meraih kemenangan telak.
Asimetri Militer dan Opsi Diplomasi
Terdapat asimetri militer yang jelas dalam konflik ini. Arab Saudi memiliki senjata modern dan anggaran militer yang sangat besar, tetapi Houthi tidak perlu memenangkan perang konvensional. Cukup bagi mereka untuk menggunakan rudal dan drone murah guna mengancam infrastruktur dan mengganggu pelayaran internasional.
Bantuan dari Eropa, seperti Operasi Aspides dan dukungan teknis dari Prancis di pelabuhan Yanbu, dinilai belum mampu mengubah keseimbangan militer secara fundamental. Begitu pula dengan aliansi pertahanan baru dengan Pakistan dan Turki (Aliansi Mekkah), yang anggotanya masih enggan terseret ke dalam konflik langsung dengan Iran.
Kondisi ini membuat jalur diplomasi kembali menjadi opsi yang sangat penting. Abdulghani al-Iryani dari Sanaa Center for Strategic Studies mencatat bahwa Houthi sebenarnya memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan dengan Arab Saudi, mengingat Yaman sangat bergantung secara ekonomi pada kerajaan tersebut, baik sebagai sumber bantuan kemanusiaan maupun pasar tenaga kerja bagi pekerja migran Yaman. (DW/I-2)