AMERIKA Serikat, Denmark, dan Greenland resmi menandatangani perjanjian pertahanan baru yang mengizinkan Washington membangun dua pangkalan militer tambahan di wilayah Arktik. Kesepakatan ini sekaligus menegaskan kembali kedaulatan Kopenhagen atas wilayah otonom tersebut.
Penandatanganan yang berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York ini mengakhiri ketegangan selama lebih dari setahun terkait status wilayah Arktik. Perjanjian tersebut memperbarui serta memperluas kesepakatan pertahanan tahun 1951 antara Amerika Serikat dan Denmark.
Dalam acara penandatanganan tersebut, Presiden AS Donald Trump menyatakan komitmennya untuk segera memulai pengembangan fasilitas militer baru. “Kami akan segera memulai proses pengembangan kehadiran militer dalam skala besar di lokasi-lokasi yang tepat,” ujar Trump.
Sesuai dokumen perjanjian, AS diizinkan membangun Area Pertahanan tambahan di Narsarsuaq yang terletak di selatan Greenland, serta Mestersvig di bagian timur. Narsarsuaq memiliki akses perairan dalam serta landasan pacu besar yang telah ditinjau oleh insinyur militer AS. Sementara itu, Mestersvig merupakan pos terdepan yang terpencil dan selama ini digunakan oleh unit kereta luncur anjing Angkatan Laut Denmark.
Rincian teknis mengenai pangkalan tersebut masih harus disepakati seluruh pihak. Selain pangkalan baru, perjanjian ini juga memberi ruang bagi AS untuk memodernisasi dan memperluas aktivitas di Pangkalan Luar Angkasa Pituffik yang sudah beroperasi di barat laut Greenland.
Perjanjian ini menegaskan aturan ketat terkait pangkalan militer di wilayah tersebut. Negara luar yang bukan anggota NATO dilarang mendirikan instalasi militer maupun menempatkan pasukan secara permanen di Greenland.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyebut kesepakatan ini sebagai langkah penting dalam hubungan antarnegara. “Tujuh puluh lima tahun lalu kita membuat kesepakatan tentang pertahanan Greenland. Hari ini, kita menandatangani kesepakatan yang bahkan lebih besar dan lebih baik, sebuah kesepakatan yang dapat bertahan selamanya,” kata Frederiksen. Ia juga menekankan bahwa perjanjian ini menghormati kedaulatan Kerajaan Denmark serta hak penentuan nasib sendiri bagi Greenland.
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyambut positif keterlibatan wilayahnya dalam perundingan ini. “Bagi Greenland, ini bukan hanya perjanjian tentang kami, ini adalah perjanjian bersama kami. Ini mempertimbangkan masyarakat Greenland, hak-hak kami, mata pencaharian kami, dan pembangunan negara kami,” tuturnya. Kesepakatan ini juga memastikan Greenland tetap menjadi anggota NATO apabila kelak meraih kemerdekaan dari Denmark.
Sebelum kesepakatan ini tercapai, wacana mengenai Greenland sempat memicu ketegangan diplomatik. Trump berulang kali mengutarakan kehendaknya untuk membeli atau mengklaim wilayah tersebut dengan alasan keamanan nasional, potensi mineral tambang, serta rencana pembangunan sistem pertahanan rudal. Retorika tersebut sempat mendapat penolakan keras dari para pemimpin Eropa karena dinilai dapat merusak hubungan transatlantik.
Juru bicara NATO menyambut baik tercapainya kesepakatan ini dan menilai langkah tersebut akan membantu memajukan keamanan, stabilitas, serta kerja sama di wilayah Arktik yang strategis. (BBC/Z-2)