HUBUNGAN diplomatik antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencapai titik terendah baru. Pemerintah Israel secara resmi menyatakan telah memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, setelah organisasi dunia tersebut memasukkan Israel ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan seksual di zona konflik.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menegaskan sikap keras negaranya melalui video yang diunggah di platform X pada Kamis (28/7) waktu setempat. Danon menyatakan bahwa Israel tidak akan lagi menjalin komunikasi dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih menjabat.
“Kami sudah selesai dengan Sekretaris Jenderal ini,” ujar Danon. Ia mengecam laporan mendatang dari kantor Guterres yang menempatkan entitas Israel dalam daftar yang sama dengan kelompok teroris.
Tuduhan Kekerasan Sistematis
Keputusan PBB ini didasarkan pada laporan tahunan mengenai kekerasan seksual terkait konflik (CRSV). Sebelumnya, pada Agustus lalu, PBB memperingatkan ada informasi kredibel mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di berbagai pusat penahanan.
Reem Alsalem, Pelapor Khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, menyebut langkah ini sudah sangat terlambat. Ia menyoroti dokumentasi independen mengenai kekerasan seksual berskala besar dan mengerikan terhadap pria, perempuan, dan anak-anak Palestina.
- Ada pola kekerasan seksual sistematis di penjara-penjara Israel.
- Laporan pelecehan seksual terhadap aktivis kemanusiaan internasional di atas kapal bantuan Gaza.
- Kekerasan berbasis gender oleh pemukim dan tentara Israel di Tepi Barat yang memicu pengungsian warga Palestina.
Reaksi Keras Israel
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyebut keputusan PBB tersebut memalukan dan tidak masuk akal. Ia menuduh PBB telah menjadi organisasi yang terpolitisasi dan korup yang secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya.
Israel membantah semua tuduhan tersebut dan mengeklaim telah mengundang perwakilan PBB untuk melakukan verifikasi langsung. Namun klaim ini dibalas dengan pernyataan PBB bahwa akses ke fasilitas penahanan sering kali ditolak oleh otoritas Israel.
Ketegangan yang Memuncak
Ketegangan antara Israel dan PBB sebenarnya memuncak sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023. Antonio Guterres bahkan dinyatakan sebagai “persona non grata” oleh Israel pada tahun 2024 setelah berulang kali mengkritik operasi militer Israel yang menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina.
Menanggapi pemutusan hubungan itu, juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa pihaknya mengetahui komentar Danon. Namun, ia menegaskan bahwa pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka untuk dialog diplomatik.
Masuknya Israel ke dalam daftar hitam ini diprediksi akan semakin menyulitkan posisi diplomatik negara tersebut di panggung internasional, terutama di tengah meningkatnya tekanan global terkait krisis kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat. (Al Jazeera/I-2)