ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, menyoroti tajam meningkatnya praktik judi online (judol) berbasis taruhan bola selama gelaran Piala Dunia 2026. Ia menegaskan fenomena tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum karena berdampak sistemik pada sosial dan ekonomi masyarakat.
Soleh mendesak agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera membentuk tim gabungan khusus. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat pemblokiran situs-situs judi online bola yang diprediksi kian agresif sepanjang turnamen berlangsung.
“Fenomena maraknya judi online bola selama Piala Dunia harus menjadi perhatian serius pemerintah dan penegak hukum. Praktik terlarang tersebut harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” ujar Soleh, Selasa (23/6).
Soleh tidak menampik bahwa pemberantasan judi online memiliki tantangan teknis yang sangat dinamis di lapangan. Kecepatan para operator dalam menduplikasi situs baru menuntut konsistensi pengawasan yang ketat dari pihak berwenang.
“Komdigi bersama Polri harus membentuk tim gabungan untuk menutup situs judi online bola. Komdigi dan Polri harus bekerja keras karena memberantas judi online bukan perkara mudah. Ketika satu situs ditutup, biasanya akan muncul lagi situs baru dengan berbagai modus dan alamat berbeda,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak mengendurkan pengawasan justru di saat euforia kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut sedang menyedot perhatian jutaan masyarakat.
“Komdigi dan Polri tidak boleh kendor dalam memberantas judi online bola. Penutupan situs harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar ruang gerak para pelaku semakin sempit,” kata Soleh.
Selain pemblokiran di tingkat domain siber, Soleh menekankan pentingnya intervensi dari sisi hilir finansial. Sinergi yang kuat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai menjadi kunci utama untuk mematikan rantai bisnis ilegal ini.
“Kerja sama dengan PPATK sangat penting untuk memantau transaksi judi online bola selama Piala Dunia. Pendekatan penegakan hukum tidak cukup hanya menutup situs, tetapi juga harus menelusuri dan memutus aliran dana yang digunakan dalam praktik perjudian tersebut,” tegasnya.
Langkah ini selaras dengan data yang sempat diungkapkan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, yang mencatat bahwa aktivitas deposit judi online secara tren selalu mengalami lonjakan signifikan pada akhir pekan dan saat berlangsungnya kompetisi sepak bola berskala besar.
“Pemerintah harus menjadikan temuan PPATK sebagai dasar untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai euforia Piala Dunia justru dimanfaatkan oleh jaringan judi online untuk memperluas praktik ilegal yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (Faj/P-3)