Pemerintah Kabupaten Natuna menyisihkan sedikitnya 20 persen anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 untuk sektor pendidikan dari total belanja daerah sebesar Rp1,048 triliun.
Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik mengatakan alokasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui pemerataan fasilitas pendidikan.
“Belanja pendidikan minimal 20 persen ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM Natuna,” katanya, Kamis (30/4).
Menurut dia, anggaran pendidikan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh jenjang pendidikan. Selain sektor pendidikan, Pemkab Natuna juga mengalokasikan anggaran signifikan untuk sektor kesehatan. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan kesehatan, membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat, serta meningkatkan fasilitas kesehatan.
Dia menjelaskan, penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal daerah serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
Ia menegaskan posisi Natuna yang strategis sebagai wilayah perbatasan utara NKRI memiliki peran penting, tidak hanya dalam menjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi maritim nasional.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Natuna pada triwulan II 2025 tercatat mencapai 18,70 persen. Sektor perikanan, migas, perdagangan, dan jasa menjadi penyumbang utama.
Meski menunjukkan tren positif, Pemkab Natuna masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) migas, serta perlunya penguatan UMKM dan diversifikasi ekonomi.
“Penurunan transfer ke daerah, terutama dari DBH, menjadi tantangan sekaligus momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal,” ujarnya.
Dalam RAPBD 2026, total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,043 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp123,39 miliar, pendapatan transfer Rp912,72 miliar, serta lain-lain pendapatan sah Rp7,08 miliar. Sementara itu, penerimaan pembiayaan dari SILPA diperkirakan Rp5 miliar.
Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,048 triliun dengan prioritas pada belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemkab Natuna juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan dasar, memperkuat konektivitas antarpulau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi maritim yang berkelanjutan. (H-1)