Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersikap terbuka terhadap kritik di tengah tekanan ekonomi global. Hal ini menyusul melonjaknya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), tingginya imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), serta merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa situasi ini harus menjadi momentum evaluasi internal bagi pemerintah. Menurutnya, Indonesia tidak perlu terlalu fokus menyalahkan faktor eksternal yang berada di luar kendali domestik.
“Ini sebagai cerminan untuk kita sendiri. Kita tidak perlu menuding sentimen eksternal, seperti kebijakan hawkish The Fed atau gejolak Perang Teluk, karena itu di luar kendali kita. Yang harus dipersiapkan adalah perencanaan dan eksekusi yang lebih baik,” ujar Said dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (10/6).
Tiga Rekomendasi Pulihkan Kepercayaan Pasar
Untuk mengatasi tekanan pada Mata Uang Rupiah dan pasar modal, Said merekomendasikan tiga langkah strategis guna memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan investor:
1. Menjaga Konsistensi Kebijakan
Said menyoroti bahwa ketidakpastian regulasi merupakan risiko besar bagi dunia usaha. Ia meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru mengumumkan kebijakan yang masih prematur. Sebaliknya, pemerintah didorong untuk membangun dialog produktif dengan multipemangku kepentingan sebelum menetapkan sebuah kebijakan.
2. Pengelolaan Fiskal yang Sehat
Banggar DPR memberikan apresiasi atas proposal pemerintah yang menargetkan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah ini dinilai sebagai sinyal positif bagi pasar.
Said berharap realisasi defisit tahun 2026 bisa ditekan hingga kisaran 2,58 persen, lebih rendah dari target APBN sebesar 2,68 persen. Sebagai perbandingan, realisasi defisit pada 2025 mencapai 2,81 persen. Penurunan tren defisit ini diharapkan mampu memperkuat kredibilitas fiskal Indonesia.
Selain itu, ia menekankan pentingnya reformasi tata kelola pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan memperbaiki kapasitas pelaksana dan menghindari konflik kepentingan.
3. Perbaikan Tata Kelola Pasar Modal
Di sektor investasi, Banggar mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lantai bursa. Beberapa poin utama yang ditekankan meliputi:
- Peningkatan transparansi kepemilikan saham.
- Peningkatan porsi saham publik (free float) di atas 15 persen.
- Evaluasi dan perbaikan kinerja organisasi regulator mandiri (SRO) di pasar modal.
Ia menegaskan bahwa upaya stabilisasi ekonomi memerlukan sinergi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah untuk memastikan aset berbasis Rupiah tetap kompetitif di mata investor global. (Ant/E-3)