Sebanyak 12.261 personel gabungan mengikuti Apel Pergeseran Pasukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Wibawa Mukti Jaya 2026 di Central Park Meikarta, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (19/9). Pengerahan pasukan besar-besaran ini dilakukan guna menjamin keamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (20/9).
Personel gabungan tersebut akan disebar ke 23 kecamatan dan 17 wilayah hukum Polsek di seluruh Kabupaten Bekasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan TNI-Polri untuk menjaga kondusivitas wilayah selama pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung penuh kesiapan pengamanan Pilkades serentak. Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan tertib, aman, dan kondusif sampai dengan proses penghitungan suara,” ujar Endin.
Libatkan 4.200 Personel Polri dan 430 Babinsa
Kapolres Metro Bekasi, Kombes Andi Oddang Riuh Hutomo, merinci bahwa dari total 12.261 personel, sebanyak 4.200 orang merupakan personel internal Polri. Kekuatan ini ditambah dengan unsur TNI dan petugas pengamanan lainnya, termasuk 430 Babinsa yang akan bertugas melekat di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Hari ini kita melaksanakan apel pergeseran pasukan dalam rangka Operasi Wibawa Mukti Pilkades Serentak 2026. Personel sudah langsung bergeser ke TPS masing-masing sejak H-1,” kata Kombes Andi.
Selain menjaga keamanan fisik, personel diarahkan untuk melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh masyarakat. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses distribusi kotak suara menuju TPS.
Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, Letkol Arm Vicky Harryanto Mamonto, menambahkan bahwa pihaknya mengerahkan 430 Babinsa untuk memonitor TPS di 154 desa. “Kodim 0509 Kabupaten Bekasi melalui 14 Koramil mendukung penuh pengamanan bersama Polres Metro Bekasi,” tegasnya.
Polisi Selidiki Aksi Penyegelan Kantor Bupati
Di tengah persiapan pengamanan, Polres Metro Bekasi juga tengah menangani insiden penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi dan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Aksi penggembokan menggunakan rantai tersebut diduga dilakukan oleh sekelompok pendukung bakal calon kepala desa yang tidak lolos seleksi pada Jumat (18/9) sore.
“Kami lebih proaktif terkait kejadian penyegelan kantor kemarin. Kita sudah olah TKP duluan meski belum ada laporan resmi yang masuk,” ungkap Kapolres.
Petugas telah membuka segel tersebut dan melakukan identifikasi di lokasi kejadian. Andi menduga aksi ini merupakan bentuk protes spontanitas dari pihak yang tidak puas karena calonnya tidak masuk dalam lima besar seleksi, sehingga menuntut penundaan pemilihan.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menunggu laporan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Meski demikian, situasi di kompleks perkantoran pemda dilaporkan telah kembali normal dan terkendali menjelang hari pemungutan suara. (H-2)