FENOMENA premanisme di Jakarta dinilai bukan sekadar persoalan penegakan hukum, melainkan berakar dari masalah struktural yang belum tuntas.
Sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina menegaskan tingginya kesenjangan sosial-ekonomi menjadi pemicu utama maraknya praktik tersebut.
“Fenomena premanisme berakar dari masih tingginya kesenjangan sosial ekonomi kita,” ujar Nia kepada Media Indonesia, Kamis (23/4).
Ia menjelaskan, ketimpangan yang terjadi di perkotaan seperti Jakarta menciptakan ruang-ruang kerentanan sosial. Dalam kondisi tersebut, sebagian kelompok masyarakat mencari cara bertahan hidup di luar sistem formal, termasuk melalui praktik-praktik yang mengarah pada premanisme.
Menurut dia, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan represif. Pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menekan kesenjangan sekaligus membuka akses ekonomi yang lebih merata bagi warga.
Di sisi lain, Nia juga menyoroti masih terbatasnya infrastruktur pendukung keamanan di Ibu Kota. Ia menilai sistem pengawasan seperti kamera pengawas atau CCTV belum tersebar merata di seluruh wilayah.
“Selain itu, infrastruktur untuk mendukung keamanan di wilayah Jakarta juga masih minim, misalnya CCTV,” katanya.
Nia membandingkan dengan sistem keamanan di Shanghai yang dinilai lebih maju. Di kota tersebut, hampir setiap sudut wilayah telah dilengkapi kamera pengawas sehingga mempermudah pengawasan dan pencegahan tindak kejahatan.
“Saya kira Jakarta bisa mengadopsi kebijakan keamanan seperti Shanghai. Hampir setiap sudut kota Shanghai terdapat CCTV,” ucapnya. (Far/P-3)