KOMJEN Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali kultur kesederhanaan, kejujuran, dan transparansi di tubuh Polri setelah dilantik menjadi Kapolri. Dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI, Suyudi menekankan bahwa kepemimpinan yang berwibawa lahir dari teladan di lapangan.
“Semangat yang ingin saya hidupkan sederhana: jangan bohong, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang,” ujar Suyudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).
Suyudi menegaskan bahwa tekanan pekerjaan maupun target penegakan hukum tidak boleh dijadikan alibi bagi anggota Polri untuk melakukan tindakan tercela. Ia melarang keras praktik pemerasan, penerimaan suap, hingga menjadi pelindung (backing) kegiatan ilegal.
Ia berjanji akan turun langsung ke lapangan guna memastikan kebijakan perbaikan Polri diimplementasikan secara konkret. Menurutnya, anggota tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara melanggar hukum, dan kekerasan sewenang-wenang harus dihentikan.
Mantan Kepala BNN ini juga telah menyusun peta jalan program 100 hari pertama. Pada 30 hari awal, fokus diarahkan pada pemetaan masalah, komando perubahan, dan perlindungan kelompok rentan. Sementara hari ke-31 hingga 100 akan difokuskan pada pengujian perbaikan serta koreksi kegagalan.
Program quick wins yang diusung mencakup penciptaan ruang publik aman, pembersihan judi daring, pemberantasan narkoba, hingga penegakan hukum berbasis bukti ilmiah (scientific crime investigation). Suyudi menekankan pentingnya transparansi melalui pelacakan perkara terbuka (SP2HP).
“100 hari pertama bukan panggung untuk mengumbar janji, melainkan fase membuktikan arah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan. Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya,” pungkasnya. (Z-10)