Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai mengarah pada dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Tak hanya proyek pengadaan, dana siap pakai untuk penanganan bencana juga masuk dalam pusaran penyelidikan lembaga antirasuah itu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan perkara yang menyeret belasan orang dalam OTT kasus ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk kegiatan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan.
“Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, diantaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Budi di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (13/10/2026) malam.
Namun, Budi belum membeberkan secara terperinci proyek maupun jenis bencana yang berkaitan dengan perkara itu. Dugaan keterkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ataupun bencana alam lainnya masih menunggu penjelasan resmi penyidik.
“Pengadaan barang dan jasa tersebut untuk bencana apa? Itu nanti kami akan sampaikan detailnya saat konferensi pers,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dalam OTT KPK di lingkungan BNPB menyeret 14 orang, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian. Pejabat pembuat komitmen (PPK) hingga pihak swasta turut diamankan dalam operasi yang kini mengarah pada dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa kebencanaan.
Budi mengungkapkan belasan orang itu masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Penyidik tengah mendalami peran masing-masing pihak dalam perkara yang menyeret unsur pejabat pemerintah dan kalangan swasta itu.
“Dalam peristiwa ini, tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama,” kata Budi.
Dari total 14 orang yang diamankan, 13 orang lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan BNPB dan pihak swasta. Namun, KPK belum mengungkap identitas lengkap maupun peran spesifik setiap orang yang terjaring OTT tersebut.
“Untuk detail siapa saja, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Hal yang pasti, terhadap 14 orang ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, baik dari pihak-pihak di BNPB maupun pihak-pihak swasta yang diduga terkait dengan peristiwa ini,” ujarnya.
Setelah mengamankan dan memeriksa 14 orang itu, KPK menjadwalkan gelar perkara atau ekspose di tingkat pimpinan pada Selasa (13/10/2026) malam.
“Malam ini dijadwalkan dilakukan ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini,” kata Budi.