DI balik hiruk-pikuk Lapangan Karebosi, Jumat (19/6), sebuah gebrakan sosial terjadi. Di tengah upaya kota ini mengejar pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Makassar justru memilih fokus pada mereka yang paling rapuh.
Pedagang kaki lima yang bertahan di terik matahari, nelayan yang menantang ombak, hingga para juru parkir yang risikonya tak terlihat.
Lewat APBD 2026, Wali Kota Munafri Arifuddin mengalokasikan dana fantastis Rp27,2 miliar. Bukan untuk proyek fisik, melainkan untuk membeli rasa aman bagi 81.466 pekerja rentan.
Mereka kini terlindungi dari risiko kecelakaan kerja dan kematian. Lebih dari separuhnya, tepatnya 45.000 orang, bahkan mendapatkan jaminan hari tua, sesuatu yang selama ini hanya menjadi mimpi bagi pekerja informal. “Ini bukan sekadar angka di kertas,” tegas Munafri usai peluncuran program yang diberi nama Makassar Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial).
“Ini adalah pengakuan bahwa negara hadir. Ketika seorang kepala keluarga jatuh sakit atau meninggal, keluarganya tidak boleh ikut tumbang,” lanjutnya.
TEROBOSAN DI TENGAH KETERBATASAN
Program ini menjadi yang pertama di Indonesia yang secara khusus menyasar Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja rentan dengan pendanaan penuh dari APBD. Selama ini, kelompok seperti pemuka agama, seniman, hingga penyandang disabilitas sering luput dari radar perlindungan sosial. Kini, mereka masuk dalam daftar prioritas.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, logika program ini sederhana: mencegah kemiskinan baru. “Jika tulang punggung keluarga mengalami musibah, dampaknya bukan hanya kesedihan, tapi juga kemiskinan mendadak. Kami ingin memutus rantai itu,” ujarnya.
Tidak hanya memberi, Pemkot juga membangun sistem. Sebanyak 1.005 Agen Perisai dikerahkan hingga tingkat RW. Mereka adalah warga biasa yang dilatih menjadi ujung tombak edukasi dan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya menyuntik dana, tetapi menciptakan ekosistem kesadaran kolektif.
KOLABORASI LINTAS SEKTOR
Acara tersebut juga menjadi saksi kolaborasi nyata. Perumda Pasar Makassar Raya ikut menandatangani perjanjian dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi ribuan pedagang pasar. Munafri bahkan tak ragu mengajak perusahaan swasta memanfaatkan dana CSR mereka untuk hal serupa.
“Kami akan terbitkan surat edaran. Perusahaan yang beroperasi di Makassar, kami harap ikut serta melindungi masyarakat di sekitar mereka,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menambahkan, kehadiran agen Perisai adalah kunci percepatan universal coverage. “Banyak masyarakat yang mampu, tapi belum tahu cara mendaftar. Agen ini yang akan menjemput bola,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Munafri menyebut program ini sebagai “investasi sosial”. Makassar, kata dia, bisa menjadi contoh nasional tentang bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan bisa menciptakan perlindungan yang inklusif. “Kami ingin tidak ada satu pun warga Makassar yang bekerja tanpa perlindungan. Ini gerakan bersama,” pungkasnya. (E-2)